Etnis Rohingnya Siap Menerima Junta, Asal Diakui Sebagai Warga Negara

12 Jul 2021, 16:29 WIB

Ilustrasi pengungsi etnis Rohingya berada di Pulau Idaman, pesisir Pantai Kuala Simpang Ulim, Aceh Timur, Aceh, Sabtu (5/6/2021). Sebanyak 81 orang pengungsi etnis Rohingya dengan tujuan Malaysia yang terdampar di Aceh pada 4 Juni 2021. (ANTARA FOTO/Irwansyah)

Jakarta, IDN Times - Sejumlah etnis muslim Rohingnya mengaku tidak keberatan bekerja sama dengan siapa saja, termasuk junta militer, asalkan mereka menjamin hak-hak warga negaranya.

Etnis Rohingnya terlanjur skeptis dengan tawaran Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang berjanji akan memberikan hak kewarganegaraan jika mereka bergandengan tangan melawan rezim yang saat ini dipimpin oleh Min Aung Hlaing.

"Jika mereka akan memberikan hak kami, kami akan bekerja sama dengan militer, NLD atau NUG. Kami akan bekerja sama dengan siapa pun yang memberikan hak kami,” kata Ko Tun Hla, penduduk Rohingnya yang saat ini berada di kamp pengungsian, dikutip dari The Straits Times.

1. Rohingnya takut dijadikan sebagai tameng untuk menggalang dukungan internasional

Para pengungsi Rohingnya terdampar di Aceh setelah berbulan-bulan di tengah laut (twitter.com/AJ+)

NUG sedang menggalang kekuatan dan dukungan dari masyarakat lokal serta internasional untuk melawan rezim junta, yang didukung secara tidak langsung oleh Tiongkok dan Rusia. Sejumlah etnis Rohingnya merasa, mereka hanya dijadikan sebagai objek penarik simpati dari komunitas internasional.

"Memberi janji dan kemudian mendapat dukungan dari luar negeri, itu seperti memberi umpan untuk ikan," kata Wai Mar, yang telah tinggal di kamp pengungsian selama hampir satu dekade.

Ungkapan Wai Mar merupakan respons atas pemerintahan Aung San Suu Kyi, sebelum dikudeta, yang ternyata gagal memberikan perlindungan kepada etnis Rohingnya. Alih-alih menghukum militer atas pelanggaran kemanusiaan dan upaya genosida, Suu Kyi justru membela para jenderal di hadapan Mahkamah Internasional.

"Kami khawatir kami ada hanya untuk menjadi tameng manusia atau kambing hitam," tambah Wai Mar.

2. Rohingnya juga putus asa dengan pemerintahan sipil

Default Image IDN

Etnis Rohingnya mengalami berbagai perlakuan diskriminatif, mulai dari tidak diakui sebagai warga negara hingga tidak memperoleh akses terhadap kesehatan dan pendidikan. Mereka lebih disebut sebagai “muslim yang tinggal di Rakhine” daripada etnis Rohingnya, sebagai penegasan bahwa pemerintah melihat mereka sebagai pengungsi dari Bengali, Bangladesh.

Di sisi lain, masyarakat Myanmar yang mayoritas beragama Buddha juga seperti tidak peduli dengan penderitaan yang dirasakan etnis Rohingnya selama ini.

"Kami tidak bisa menaruh semua kepercayaan dan harapan kami pada mereka karena kami telah ditindas begitu lama,” kata San Yee, ibu empat anak yang berada di pengungsian dan hidup dari uang kiriman suaminya yang bekerja di Malaysia.

“Kami mengerti bahwa kami tidak akan mendapatkan semuanya dalam semalam. Tapi kami bahkan tidak mendapatkan hak asasi manusia, seperti menjadi warga negara atau kembali ke rumah asal kami,” ujar pengungsi lainnya, Ko Tun Hla.

3. Rohingnya juga takut jika junta akhirnya menguasai Myanmar

Default Image IDN

Kendati mengaku tidak keberatan bekerja sama dengan junta, beberapa pengungsi Rohingnya mengaku khawatir jika junta berkuasa lebih lama. Pasalnya, junta bahkan tidak ragu-ragu untuk menyerang dan membunuh etnis non-Rohingnya yang tidak mendukung rezim.

"Ketika mereka membunuh orang-orang mereka sendiri dengan kejam dan brutal tanpa ragu-ragu, mereka akan berbuat lebih banyak kepada kami karena mereka tidak peduli dengan kami," kata Tun Hla, warga kamp lainnya.

Beberapa hari setelah kudeta pada 1 Februari 2021, tentara datang ke Thet Kay Pyin untuk mengadakan pertemuan. Pada awalnya, meyakinkan orang dan meminta mereka untuk tetap tenang.

"Ketika kami meminta hak kami, mereka berbicara dengan cara yang mengancam. Mereka bilang kami orang Bengali, bukan Rohingnya, dan mereka mengancam akan menembak kami juga,” tutur Win Maung.

Min Aung termasuk tokoh yang menolak penggunaan istilah Rohingnya, dan menyebut kata tersebut sebagai istilah imajiner.

“Saya ingin kembali menjalani kehidupan, itu harapan saya. Tapi kapan harapan itu akan jadi kenyataan? Apakah setelah kita mati,” tutup San Yee.