Facebook Blokir Semua Halaman Militer Myanmar

Secara resmi, pada hari Kamis (25/2) Facebook memblokir semua halaman militer Myanmar. Melansir dari kantor berita Reuters, langkah tersebut diambil karena "Sejak peristiwa kudeta 1 Februari, termasuk kekerasan mematikan, telah memicu (keputusan) pelarangan ini," kata Facebook.

Perusahaan tersebut juga menjelaskan bahwa mereka percaya jika Tatmadaw (sebutan untuk militer Myanmar) akan berisko jika mengizinkannya tetap di Facebook dan media sosial lain milik perusahaan tersebut, yakni Instagram.

Selain pelarangan terhadap halaman militer, media sosial Facebook juga melakukan pelarangan terhadap semua entitas yang dimungkinkan dikendalikan oleh Tatmadaw seperti sub-unit militer, media yang dikendalikan militer, kementrian dalam negeri, kementrian pertahanan dan urusan perbatasan yang saat ini berada di bawah kendali langsung militer.

Perusahaan dengan produk media sosial populer tersebut, juga telah menjadi salah satu saluran utama komunikasi para petinggi militer. Perulangan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar, telah membuat perusahaan untuk mengambil sikap yang tegas. 

Selain pemblokiran halaman serta semua yang terkait dan dikendalikan oleh militer, Facebook juga menangguhkan semua iklan dan bisnis yang terkait dengan kelompok yang saat ini mengkudeta negara tersebut. Facebook menolak berkomentar tentang jumlah kemungkinan kehilangan uang dari pemasukan iklan, namun keputusan tersebut telah dipuji oleh beberapa pihak.

Melansir dari laman Associated Press, Mark Farmaner, direktur Burma Campaign di Inggris mengatakan "Ini adalah langkah yang disambut baik dan sudah lama tertunda dari Facebook," ujarnya.

Menurutnya, apa yang saat ini diputuskan oleh Facebook akan menjadi salah satu pukulan pesikologis berat untuk Tatmadaw. Hal itu karena, menurut Farmaner, militer telah banyak mengeluarkan sumber daya dalam propaganda, merekrut tentara dan mengumpulkan dana, juga dari media sosial Facebook.

Sejauh ini, pihak militer menolak atau belum berkomentar tentang keputusan yang telah dilakukan oleh Facebook.

Sebagai media sosial yang memiliki pengaruh kuat di Myanmar, Facebook banyak berkontribusi terhadap berbagai bidang kehidupan. Perdagangan di Myanmar juga banyak didorong oleh Facebook sehingga masyarakat banyak mengambil keuntungan karena efektifitas dan efisiennya untuk berjualan dan promosi.

Namun, perlu diketahui pula bahwa platform media sosial satu ini memiliki kontribusi terhadap persebaran ujaran kebencian. Marzuki Darusman, ketua Misi Pencari Fakta PBB di Myanmar menjelaskan bahwa aplikasi media sosial Facebook memiliki "kontribusi pada tingkat kepahitan dan perselisihan serta konflik."

Melansir dari laman Deutsche Welle, peristiwa tragis terusirnya etnis Rohingnya pernah membuat platform media sosial Facebook melakukan pemblokiran. Mereka yang diblokir pada tahun 2018 adalah para petinggi militer, termasuk di antaranya Jenderal Min Aung Hlaing, yang saat ini menjadi aktor utama kudeta Myanmar.

Pada tahun 2017, Facebook telah banyak dikecam oleh aktivis hak asasi manusia karena kontribusinya terhadap konflik minoritas yang menyebabkan jutaan etnis Rohingnya menderita.

Sampai saat ini, demonstrasi penolakan kudeta militer masih terus terjadi di beberapa kota besar Myanmar. Sejauh ini, serangkaian demonstrasi telah menyebabkan setidaknya tiga korban meninggal. Mereka adalah dua orang sipil dan satu orang personel polisi.

Baru-baru ini, ratusan orang melakukan demonstrasi di depan kantor duta besar Indonesia di Myanmar dan Thailand. Mereka menolak campur tangan dan berharap bahwa Indonesia menghormati pemilu Myanmar yang dimenangkan National League Democrat (NLD), partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.