Filipina: Membunuh Pemberontak Komunis Legal dan Dilindungi Hukum

Pada hari Minggu, Kepala Satuan Tugas Anti-Pemberontak Antonio Parlade mengatakan, penggerebekan sebagai operasi penegakan hukum yang sah. Pihak berwenang juga melakukan surat penangkapan. Namun, penembakan harus dilakukan karena sejumlah target tidak mengindahkan seruan aparat.

Kendati begitu, aktivis mengkritik tindakan itu karena pemerintah tidak lagi membedakan antara pemberontak bersenjata, aktivis kombatan, pemimpin buruh, dan pembela hak-hak kemanusiaan. Mereka yang mengkritik keras pemerintah akan dikategorikan sebagai pemberontak komunis.

Kelompok hak asasi Karapatan dan Partai Kabataan menentang laporan aparat. Apa yang sebenarnya mereka lakukan bukanlah penangkapan, melainkan pengeksekusian.
 
Adapun beberapa laporan terkait pembunuhan yang berhasil dihimpun adalah sebagai berikut:

• Laporan dari Federasi Nelayan Pamalakaya: Emmanual “Manny” Asuncion, pemimpin buruh di Provinsi Cavite.
• Laporan dari UPLB Perspective, publikasih mahasiswa Universitas Filipina: Pasangan suami-istri tewas di Provinsi Batangas.
• Chai dan Ariel Evangelista dikabarkan menghilang bersama putranya yang masih berusia 10 tahun. Mereka kemudian dikabarkan meninggal dunia, sedangkan keberadaan putranya masih misterius.
• Dua aktivis meninggal karena ditembak di Provinsi Rizal.

Dilansir dari Rappler, polisi belum juga merilis laporan resmi terkait operasi yang mereka lakukan pada hari Minggu. Laporan yang ada sejauh ini merupakan hasil pendataan dari para pegiat hak asasi manusia (HAM) dan kelompok sipil.

Insiden ini bermula dari perintah Duterte untuk membunuh semua pemberontak komunis. Aksi ini dikhawatirkan memicu extrajudicial killing seperti perang melawan narkotika, yang menewaskan antara 6.000-27.000 orang, termasuk warga sipil yang sama sekali tidak terkait dengan obat-obatan.

"Saya telah memberi tahu militer dan polisi, jika mereka terlibat dalam pertempuran dengan pemberontak komunis, bunuh mereka, pastikan Anda benar-benar membunuh mereka, dan menghabisi mereka jika mereka masih hidup," kata Duterte, sebagaimana dilansir dari Al Jazeera.

“Lupakan hak asasi manusia (HAM). Itu pesan saya. Saya bersedia masuk penjara, itu tidak masalah,” tambah dia, berbicara dengan bahasa asli Visayan yang biasa digunakan di selatan Mindanao.  

Pemerintah Filipina telah melawan pemberontak komunis sejak 1968, menjadikannya sebagai pemberontak beraliran Maoisme tertua di dunia. Militer mengklaim, kelompok tersebut telah menewaskan lebih dari 30 ribu nyawa selama 53 tahun terakhir.

Beberapa presiden telah berusaha memberangusnya, tetapi gagal mencapai kesepakatan damai dengan para pemberontak yang dipimpin oleh Jose Maria Sison, saat ini mengasingkan diri ke Belanda.

Pada 2016, ketika mencalonkan diri sebagai presiden, Duterte berjanji untuk mengakhiri pemberontakan melalui pembicaraan damai. Duterte memiliki hubungan yang baik dengan komandan pemberontak ketika dia menjabat walikota Kota Davao di Mindanao, tempat pemberontakan komunis masih aktif.

"Anda telah berjuang dalam 53 tahun terakhir dan sekarang, saya sudah memiliki cicit dan Anda masih berjuang. Anda ingin menggulingkan pemerintah? Kamu bahkan tidak punya perahu," kata Duterte, seolah tidak mengerti apa yang masih diperjuangkan oleh para pemberontak.