Jakarta, IDN Times - Filipina sepakat untuk memperluas akses pangkalan militer kepada Amerika Serikat (AS) pada Kamis (2/2/2023). Hal tersebut tak lepas dari ketegangan geopolitik antara China-Taiwan dan manuver Beijing di Laut China Selatan.
Setidaknya, Washington akan diberi akses ke empat lokasi lagi di bawah Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) yang diterapkan sejak 2014. AS sendiri berkewajiban untuk membantu peningkatan infrastruktur militer di empat lokasi yang telah disepakati.
Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, berada di Filipina untuk memperkuat aliansi militer tertua Washington di Asia. Dalam kunjungannya, Austin menegaskan bahwa Washington akan meningkatkan upaya untuk menjaga stabilitas di Filipina bagian selatan.
AS dan Filipina juga akan memperkuat gabungan latihan antar kedua negara.
“EDCA adalah pilar utama aliansi AS-Filipina, yang mendukung pelatihan gabungan, dan kapabilitas antara pasukan kami,” bunyi pernyataan bersama antara Departemen Pertahanan AS dan Departemen Pertahanan Nasional Filipina, dilansir Philstar.
“Perluasan EDCA akan membuat aliansi kami lebih kuat dan lebih tangguh, dan akan mempercepat modernisasi kemampuan militer gabungan kami," tambah pernyataan tersebut.
Sejauh ini, ada lima lokasi yang diidentifikasi menjadi bagian dari kesepakatan EDCA, yaitu di Cebu, Cagayan de Oro, Nueva Ecija, Palawan, dan Pampanga. Adanya kesepakatan baru tersebut membuat lokasi kerja sama militer antara AS dan Filipina menjadi sembilan lokasi.
Kedua negara tidak merinci di mana letak dari lokasi baru. Walau begitu, kedua negara mengatakan, dukungan lebih cepat akan diberikan untuk kemanusiaan dan bencana terkait iklim di Filipina.
AS telah mengalokasikan lebih dari 82 juta dolar AS (sekitar Rp1,2 triliun) untuk investasi infrastruktur di lima lokasi EDCA yang sudah ada sebelumnya. Kemungkinan, AS akan memberikan dana yang lebih banyak setelah adanya kesepakatan EDCA terbaru.
Pangkalan baru AS di Filipina diharapkan berada di Luzon, pulau seberat barat Palawan. Pulau tersebut berhadapan dengan Kepulauan Spratly yang diperebutkan bersama China di Laut Cina Selatan.
Seorang pejabat senior pertahanan AS mengatakan, Filipina berada di bawah tekanan China yang berperilaku bertentangan dengan hukum internasional, dilansir Al Jazeera.
AS ingin memastikan agar Filipina memiliki kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan negara tersebut sendiri.
Pada 2012, China mengambil alih Scarborough Shoal dari Filipina setelah kebuntuan negosiasi selama berbulan-bulan yang dimulai ketika Manila menemukan kapal nelayan China di sekitar singkapan berbatu. Sejak itu, hubungan diplomasi antara kedua kembali memanas.