KTT ke-48 ASEAN Fokus Bahas Energi, Myanmar, dan Laut China Selatan

Krisis di Selat Hormuz menjadi salah satu isu paling mendesak yang dibahas dalam KTT ASEAN tahun ini. Jalur laut strategis tersebut sebelumnya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia sebelum perang Iran-AS pecah pada Februari lalu.

Gangguan di Selat Hormuz memicu lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok global. Sejumlah negara Asia bahkan mulai mengalami kekurangan bahan bakar dan keterlambatan distribusi logistik akibat terganggunya jalur perdagangan internasional.

Filipina menyebut ASEAN sedang menyiapkan dokumen bersama terkait respons kawasan terhadap konflik Timur Tengah. Seorang diplomat ASEAN mengatakan, draf awal dokumen tersebut berisi seruan pembukaan kembali Selat Hormuz dan perlindungan kebebasan navigasi di jalur laut strategis.

Meski ASEAN memiliki skema kerja sama energi seperti Petroleum Security Agreement, mekanisme tersebut belum pernah digunakan. Perjanjian berbagi pasokan bahan bakar antarnegara ASEAN itu masih bersifat sukarela dan belum memiliki sistem implementasi konkret.

Marcos menegaskan, negara-negara ASEAN perlu memperkuat koordinasi menghadapi ketidakpastian global yang semakin besar. Menurutnya, kerja sama regional menjadi penting untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah ancaman krisis berkepanjangan.

Konflik berkepanjangan di Myanmar juga diperkirakan kembali menjadi pembahasan utama dalam KTT ASEAN. Negara itu masih dilanda perang sipil sejak militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2021.

Myanmar tetap tidak diundang secara penuh dalam forum tingkat tinggi ASEAN. Namun situasi politik terbaru di negara itu memunculkan kembali diskusi mengenai kemungkinan pemulihan hubungan diplomatik dengan junta militer.

Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing, yang baru dilantik sebagai presiden bulan lalu, mengatakan pemerintahannya akan berupaya memulihkan hubungan normal dengan ASEAN. Pernyataan itu muncul setelah Aung San Suu Kyi dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah.

Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow sebelumnya mengusulkan pendekatan “keterlibatan bertahap” terhadap pemerintahan baru Myanmar. Menurut Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro, sejumlah negara ASEAN memiliki pandangan yang lebih pragmatis terkait isu tersebut.

Meski begitu, belum ada konsensus penuh di antara negara anggota ASEAN mengenai langkah selanjutnya terhadap Myanmar. Seorang diplomat ASEAN mengatakan pengakuan diplomatik penuh menjadi satu-satunya kartu tekanan yang masih dimiliki ASEAN terhadap junta Myanmar.

Selain krisis Timur Tengah dan Myanmar, isu Laut China Selatan juga diperkirakan kembali menyita perhatian para pemimpin ASEAN. Namun, negosiasi terkait Code of Conduct (CoC) atau kode etik Laut China Selatan masih berjalan lambat.

ASEAN dan China telah membahas aturan perilaku di kawasan sengketa tersebut selama lebih dari dua dekade. Namun hingga kini belum tercapai kesepakatan mengenai cakupan aturan, mekanisme penegakan, maupun status hukumnya.

Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam memiliki klaim wilayah di Laut China Selatan. Sementara China mengklaim hampir seluruh kawasan itu meski Mahkamah Arbitrase Internasional menyatakan klaim Beijing tidak memiliki dasar hukum.

Filipina yang menjadi ketua ASEAN tahun ini sebelumnya berharap pembahasan kode etik dapat diselesaikan pada 2026. Namun negosiasi kembali mengalami hambatan akibat perbedaan pandangan antara ASEAN dan China.

Analis geopolitik Don McLain Gill menilai Filipina kemungkinan akan mendorong isu keamanan maritim dalam KTT kali ini. Namun ia menyebut kesepakatan apa pun yang disetujui China kemungkinan tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Seorang diplomat Asia Tenggara juga mengatakan tidak mungkin China menyetujui aturan yang benar-benar mengikat secara hukum. Menurutnya, Beijing kemungkinan hanya bersedia menyepakati deklarasi politik tanpa mekanisme penegakan yang kuat.