Jakarta, IDN Times - Gabon mengadakan referendum untuk memilih apakah akan menerapkan konstitusi baru atau tidak. Langkah ini untuk menerapkan kembali pemerintahan sipil setelah militer merebut kekuasaan pada 2023.
Pemungutan suara ini diperkirakan diikuti hampir 1 juta orang dan berlangsung pada Sabtu (16/11/2024) hingga jam 6 sore. Tidak ada batas waktu resmi kapan hasil referendum diumumkan. Konstitusi baru dapat diberlakukan jika lebih dari 50 persen suara mendukung perubahan.
Militer menggulingkan mantan Presiden Ali Bongo Ondimba pada Agustus 2023, dengan alasan pemerintahannya tidak bertanggung jawab dan melakukan penggelapan. Bongo ditempatkan dalam tahanan rumah, tapi dibebaskan seminggu kemudian atas dasar kemanusiaan, yang memungkinkannya berobat ke luar negeri, dilansir dari Associated Press.
Tentara mengumumkan Jenderal Brice Clotaire Oligui Nguema sebagai presiden sementara. Dia merupakan sepupu Bongo.
Bongo mulai menjabat sebagai presiden pada 2009 setelah kematian ayahnya, Omar, yang memimpin negara tersebut selama 41 tahun. Pemerintahannya ditandai oleh ketidakpuasan yang meluas. Ada kudeta gagal terhadap Bongo pada 2019.
Kudeta terhadap pemerintahan Bongo merupakan perebutan kekuasaan kedelapan di Afrika Barat dan Tengah sejak 2020.
Nguema, yang memuji transparansi proses referendum mengatakan pemungutan suara mencerminkan komitmen pemerintah terhadap transisi dan mendesak para pemilih memberikan suara.
"Ini adalah sesuatu yang saya perhatikan, dan ini positif. Sebuah langkah besar untuk transisi," katanya setelah memberikan suaranya di ibu kota, dikutip dari Reuters.
Poster-poster telah ditempel di ibu kota menjelang pemungutan suara, yang mayoritas menyerukan pemilih untuk mendukung perubahan. Konstitusi baru yang diusulkan memberlakukan batasan dua periode untuk masa jabatan presiden yang masing-masing berlangsung selama tujuh tahun.
Aturan saat ini memperbolehkan masa jabatan lima tahun yang dapat diperpanjang tanpa batasan periode. Rancangan konstitusi baru juga menyatakan bahwa anggota keluarga tidak dapat menggantikan presiden dan menghapus jabatan perdana menteri.
Para pengamat khawatir proses tersebut dapat menguntungkan para penguasa baru negara itu. Para pemimpin transisi dilarang mencalonkan diri sebagai presiden, tapi hal itu tidak berlaku untuk Nguema.
Rukmini Sanyal, seorang analis di Economist Intelligence Unit mengatakan perubahan itu menawarkan sejumlah pengawasan terhadap kekuasaan, tapi secara keseluruhan memberikan terlalu banyak kekuasaan bagi presiden.
"Masih ada risiko tinggi bahwa proses pemilu akan dimanipulasi untuk mempertahankan kekuasaan yang dipimpin militer, mengingat kontrol junta yang mengakar atas badan-badan elektoral, peradilan, dan legislatif negara," tulis Sanyal dalam sebuah catatan menjelang pemungutan suara.
Referendum konstitusi ini merupakan janji dari para pemimpin kudeta untuk mengambil langkah-langkah menuju pembentukan pemerintahan demokrasi. Pemerintahan sementara telah menetapkan pemilihan presiden berlangsung pada musim panas tahun depan.