Gelombang Pertama Relokasi Warga Afghanistan Tiba di AS

Amerika Serikat telah mendapatkan desakan untuk tidak meninggalkan sekutu Afghanistan yang selama perang dua dekade, membantu menjadi penerjemah atau pekerja sipil. Ini karena pasukan Taliban yang bangkit, ditakutkan akan melancarkan balas dendam kepada warga Afghanistan pembantu Amerika.

Akhirnya, di bawah Operation Allies Refuge yang diluncurkan oleh Gedung Putih, warga Afghanistan itu secara bertahap akan direlokasi. Pada hari Jumat (30/7), Associated Press mendapatkan sebuah dokumen internal yang menyebutkan bahwa gelombang pertama relokasi warga Afghan tiba di bandara Dulles, Virginia, sekitar 43 kilometer sebelah barat Washington DC.

Dalam penerbangan relokasi gelombang pertama itu, sebuah pesawat membawa 221 warga Afghanistan, termasuk 57 anak-anak dan 15 bayi. Mereka memasuki AS dibawah program visa khusus (SIV) dan sementara akan ditampung di Fort Lee.

Mereka akan mendapatkan penyaringan seperti pemeriksaan medis, pemindaian virus corona dan bahkan mendapatkan vaksin.

Joe Biden mengatakan dalam sebuah peryataan “saya ingin berterima kasih kepada orang-orang Afghanistan yang berani ini karena berdiri bersama Amerika Serikat, dan hari ini, saya bangga mengatakan kepada mereka: 'Selamat datang di rumah.'"

Secara resmi, Presiden Joe Biden telah mengumumkan bahwa pasukan AS akan ditarik dari Afghanistan pada 31 Agustus 2021. Pasukan sekutu lainnya seperti Australia, Jerman, Kanada, Inggris juga sudah menyelesaikan penarikan pasukannya.

Namun seiring perginya pasukan asing dari Afghanistan, Taliban yang saat ini bangkit dan menaklukkan ratusan distrik yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah Afghanistan, telah memberi ancaman serius.

Sejak awal tahun 2021 ini, Taliban telah melancarkan serangan yang tertarget, seperti awak media dan terlebih, pilot-pilot Afghanistan yang dididik oleh NATO. Selain itu, Taliban juga disinyalir akan melancarkan balas dendam kepada para pembantu pasukan NATO, seperti para penerjemah.

Melansir BBC, seorang komandan batalion Angkatan Darat AS yang bernama Mike Jason, mengatakan bahwa bepergian melintasi wilayah yang dikuasai Taliban dengan dokumen yang diperlukan untuk SIV menempatkan penerjemah dalam ancaman kematina. Itu karena dokumen tersebut secara langsung memberikan identitas bahwa orang tersebut pernah bekerjasama dengan AS.

Sebuah kelompok nirlaba No One Left Behind memperkirakan bahwa setidaknya 300 warga Afghanistan atau anggota keluarga mereka telah terbunuh karena dianggap atau terbukti bekerjasama dengan AS.

Sejak konflik pecah pada tahun 2001, AS telah melakukan relokasi terhadap warga Afghanistan sekitar 70.000 orang, kata BBC. Mereka memasuki AS dengan program visa khusus (SIV).

Pada hari Kamis (29/7), Senat AS menyetujui lebih dari 1 miliar dolar AS atau Rp14,4 triliun untuk membayar evakuasi tersebut, termasuk perumahan dan transportasi.

Operation Allies Refuge yang diluncurkan oleh Gedung Putih mendapatkan dukungan kuat dari partai Demokrat dan Republik. Operasi tersebut adalah pemenuhan janji AS terhadap warga Afghanistan yang telah diadvokasi oleh para veteran perang.

Meski begitu, masih ada banyak ketidakpastian untuk bisa mendapatkan visa imigran khusus program relokasi AS. Bellis, seorang jurnalis Al Jazeera, mewawancarai beberapa warga Afghanistan dan "masih ada banyak kebingungan, beberapa dari mereka mengatakan 'kami sudah menunggu tiga tahun dan saya masih tidak tahu apakah saya akan berada di penerbangan ini.'"

Selain itu, ada banyak warga Afghanistan yang tidak hanya bekerja untuk NATO, tapi juga bekerja untuk LSM, organisasi media atau kontraktor sipil. Warga Afghan bekerja dengan asing non-militer tersebut, "harus mengambil keputusan sendiri."

Jika Taliban terus mendapatkan kemajuan yang signifikan dalam menguasai wilayah, maka masih ada jutaan warga Afghanistan yang akan terancam. PBB memperkirakan bahwa hingga akhir tahun, diperkirakan warga Afghanistan yang mengungsi bisa mendacapai sekitar 1,5 juta orang.

Serupa dengan AS, pemerintah Kanada juga telah berjanji mengevakuasi warga Afghanistan yang telah membantu pasukan Kanada, yang pernah ikut berperang dalam konflik dua dekade.

Wakil Perdana Menteri yang bernama Chrystia Freeland mengatakan “orang-orang yang telah bekerja untuk Kanada, yang oleh karena itu benar-benar berhak datang ke Kanada, harus naik pesawat itu secepat mungkin. Keinginan kami adalah untuk bergerak sangat, sangat cepat dengan proses ini,” jelasnya.