Georgia Berencana Blokir Partai Oposisi di Negaranya

Kobakhidze menekankan, partai oposisi di Georgia, termasuk partai United National Movement (UNM), Coalition for Change, Strong Georgia, dan For Georgia sudah berkoalisi secara diam-diam. Ia menyebut jika Mahkamah Konstitusi menemukan salah satu partai terlibat kasus kriminal, maka semuanya akan diblokir.

"Siapapun yang berhasil melewati ambang batas, tidak ada yang dapat melarikan diri dari hukum atas tindakan kriminal yang telah dilakukan oleh pendirinya. Pertama, kasus itu terjadi selama 9 tahun kepemimpinannya dan lebih dari 12 tahun selama menjadi oposisi di Georgia," tegasnya, dikutip OC Media. 

Ia menepis tuduhan pemblokiran ini berfungsi melanggengkan kekuasaan Partai Georgian Dream di parlemen. Namun, ia memberikan contoh positif pemblokiran partai oposisi yang terjadi di Ukraina dan Moldova. 

"Anda tahu bahwa satu per satu partai politik sudah dilarang beroperasi di Ukraina dan Moldova. Parlemen Moldova saat ini secara praktik dipimpin oleh satu partai, tapi semua menyambut baik upaya parlemen. Situasi serupa juga akan terjadi di Georgia," tambahnya. 

Komisi Eropa mengungkapkan bahwa rencana PM Kobakhidze tidak mengikuti persyaratan untuk bergabung ke dalam Uni Eropa (UE). Ia menyebut ini mengarahkan negaranya ke dalam autoritarianisme.

"Ini secara efektif melarang seluruh partai oposisi yang dilihat oleh Georgian Dream sebagai ancaman. Salah satu cerminan dari aksi ini yang sudah dilakukan Presiden Belarus Alexander Lukashenko atau Korea Utara. Ini akan mengakhiri demokrasi Georgia," tutur pakar dari Pusat Studi Kebijakan Eropa, Tinatin Akhvlediani, dikutip Politico.

Sementara itu, pemimpin UNM, Tina Bokuchava sudah mengatakan bahwa langkah Kobakhidze untuk memblokir operasional partainya adalah meniru gaya autoritarianisme yang diterapkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. 

Pada Rabu (21/8/2024), Human Right Watch (HRW) sudah menyinggung pemerintah Georgia terkait dengan kurangnya akuntabilitas dalam proses investigasi kasus kekerasan terhadap aktivis yang mengkritisi pemerintahan Georgian Dream. 

Organisasi non-profit tersebut memperingatkan bahwa impunitas dari aksi serangan tersebut berisiko menyulut lanjutan kekerasan politik dan instabilitas menjelang pemilu parlementer pada Oktober 2024. 

"Pola hinaan dan intimidasi kepda aktivis, media independen, dan pengkritik pemerintah jika dibiarkan tidak dihukum akan berisiko memperluas aksi serupa untuk dan menimbulkan kekerasan menjelang pemilu parlementer," tutur Kepala HRW Eropa dan Asia Tengah, Hugh Williamson, dilansir Civil.

"Saya menekankan bahwa penegakan hukum dalam menanggapi aksi brutal dan ancaman terhadap kekerasan di Georgia ini harus segera ditindak agar menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi aksinya," sambungnya.