Jakarta, IDN Times - Georgia, pada Sabtu (4/1/2025), mengumumkan akan mendeportasi puluhan warga negara asing yang diketahui terlibat dalam demonstrasi akbar.
Situasi di Georgia kembali memanas menyusul penetapan Mikheil Kavelashvili sebagai presiden baru oleh Partai Georgian Dream. Aksi ini memicu kemarahan warga dan oposisi yang mengklaim kemenangan Partai Georgian Dream dalam pemilu parlemen tidak sah.
Kementerian Dalam Negeri Georgia mengatakan bahwa ada 91 warga negara asing pada periode November-Desember 2024. Sekitar 25 di antaranya ikut demonstrasi di Tbilisi yang masih berlangsung.
"Berdasarkan data dari Departemen Migrasi, secara total terdapat 430 warga negara asing yang diusir dari Georgia pada 2024. Pengusiran warga negara asing ini meningkat hingga 126 persen dibandingkan tahun lalu," terangnya, dikutip Civil.
Tidak diketahui secara pasti dari mana warga negara asing tersebut berasal, tapi mereka sudah terlibat dalam demonstrasi pro-Eropa di Tbilisi. Sementara itu, terdapat 10 orang yang sudah meninggalkan Georgia karena terdampak masalah administrasi.
Pada hari ke-38 demonstrasi akbar di Georgia, lebih dari 400 orang ditangkap usai ikut protes. Sebanyak 30 orang di antaranya bahkan sudah mendapat dakwaan kriminal yang berpotensi divonis hukuman penjara beberapa tahun.
Pada hari yang sama, warga Georgia menyerukan aksi mogok kerja pada 15 Januari mendatang. Mereka menuntut pembebasan tahanan politik dan menyerukan pemilu parlemen ulang yang diawasi oleh lembaga internasional.
Aksi mogok massal ini disuarakan oeh Protest 24 yang rencananya akan dimulai pada pukul 15.00 waktu setempat. Mereka meminta seluruh pebisnis dan pekerja mau bekerja sama untuk menghentikan sementara aktivitasnya.
Melansir The Kyiv Independent, Protest 24 mengungkapkan bahwa tujuan utama aksi ini untuk memberikan konsekuensi besar dan isolasi politik kepada pemerintahan Partai Georgian Dream. Mereka pun menggarisbawahi masalah stagnansi ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan di Georgia.
Pada Senin (30/12/2024), organisasi non-profit, Transparency International Georgia mengumumkan hampir 200 kasus kekerasan kepada awak media di Georgia sepanjang 2024. Bahkan, 80 persen kasus itu terjadi di tengah rentetan protes anti-pemerintah.
"Sejak 28 November, ketika dimulainya demonstrasi pro-Eropa, kami sudah mendokumentasikan lebih dari 90 kasus kekerasan terhadap perwakilan media. Aksi ini termasuk serangan yang disengaja, penangkapan paksa, denda, perusakan perlengkapan, dan lainnya," tuturnya, dikutip TVP World.
Organisasi tersebut juga menambahkan sudah ada 16 kasus kriminal terkait intervensi profesi jurnalis di Georgia. Sementara, sebanyak sembilan kasus kriminal itu di antaranya masih dalam tahap investigasi.
Kasus kekerasan juga terjadi pada 26 Oktober saat hari penyelenggaraan pemilu parlemen di Georgia. Saat itu, ada 70 representasi media yang dihalangi menjalankan tugasnya meliput kondisi pemilu.