Georgia Terancam Gagal Masuk Uni Eropa Gegara UU Anti-LGBTQ

19 Sep 2024, 13:11 WIB

ilustrasi bendera LGBTQ. (unsplash.com/Stavrialena Gontzou)

Jakarta, IDN Times - Parlemen Georgia pada Selasa (17/9/2024) menyetujui undang-undang yang membatasi hak-hak LGBTQ+. Dilansir dari AP, sebanyak 84 dari 150 anggota parlemen memberikan suara mendukung undang-undang yang dinilai kontroversial tersebut.

UU yang diajukan oleh partai berkuasa Georgian Dream ini melarang pernikahan sesama jenis, adopsi oleh pasangan sesama jenis, serta dukungan dan penggambaran publik terhadap hubungan LGBTQ+ di media. Selain itu, undang-undang ini juga melarang perawatan afirmasi gender dan perubahan gender dalam dokumen resmi.

Keputusan ini menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk kelompok hak asasi manusia dan Uni Eropa. Parlemen Georgia pada Selasa (17/9/2024) menyetujui undang-undang yang membatasi hak-hak LGBTQ+.

1. UU anti-LGBTQ Georgia mirip dengan Rusia

UU anti-LGBTQ+ ini diperkenalkan oleh partai berkuasa Georgian Dream pada awal 2024. Langkah ini dianggap sebagai upaya populis untuk memenangkan dukungan kelompok-kelompok marginal menjelang pemilihan parlemen.

Gereja Ortodoks memiliki pengaruh besar di Georgia. Demonstrasi anti-LGBTQ+ pun sering terjadi di negara ini. Pada tahun lalu, ratusan orang menyerbu festival LGBTQ+ di ibu kota Tbilisi, memaksa acara tersebut dibatalkan.

Undang-undang ini memiliki kemiripan dengan langkah-langkah yang diadopsi di Rusia. Moskow telah menerapkan larangan dukungan publik terhadap "hubungan seksual non-tradisional" serta undang-undang yang melarang perawatan afirmasi gender selama satu dekade terakhir.

2. Organisasi masyarakat sipil kecam UU anti-LGBTQ+

Sebanyak 32 organisasi masyarakat sipil di Georgia mengeluarkan pernyataan keras mengecam paket legislatif ini. Mereka menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak memberikan solusi nyata atas masalah yang dihadapi keluarga di Georgia, seperti kemiskinan, inflasi, dan kurangnya infrastruktur.

Dilansir dari Civil Georgia, mereka juga menekankan bahwa paket legislatif ini upaya melegalkan sensor dan merupakan campur tangan kasar dalam hak berkumpul. Tamara Jakeli, direktur kelompok kampanye Tbilisi Pride, menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak undang-undang ini.

"Undang-undang ini adalah hal paling mengerikan yang terjadi pada komunitas LGBT di Georgia. Kami kemungkinan besar harus tutup. Tidak ada cara bagi kami untuk terus berfungsi" ujar Jakeli.

3. UE peringatkan dampak UU terhadap integrasi Georgia

Pengesahan UU anti-LGBTQ+ ini terjadi menjelang pemilihan parlemen Georgia yang akan digelar pada 26 Oktober 2024. Partai Georgian Dream, yang berupaya mempertahankan dominasinya, telah berkampanye keras menentang hak-hak LGBTQ+.

Langkah ini juga dipandang sebagai tanda semakin mendekatnya Georgia dengan Rusia. Partai Georgian Dream telah memperdalam hubungan dengan Moskow saat hubungan dengan negara-negara Barat memburuk.

Sementara itu, Uni Eropa telah memperingatkan dampak adopsi RUU ini terhadap Georgia.

"UE mengingatkan bahwa proses aksesi Georgia secara de facto dihentikan dan mendesak pihak berwenang untuk kembali berkomitmen pada jalur integrasi UE," demikian pernyataan Uni Eropa, dilansir dari Al Jazeera.

Undang-undang ini juga dianggap sebagai kemunduran dari UU anti-diskriminasi LGBTQ+ yang disahkan Georgia pada 2014. Presiden Salome Zourabichvili, yang selama ini berseberangan dengan partai berkuasa, sebenarnya dapat memveto RUU tersebut. Namun, parlemen yang didominasi Georgian Dream dapat mengesampingkan vetonya dan tetap mengesahkan undang-undang tersebut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.