Google Ancam Hapus Mesin Pencari di Australia 

Ketika ancaman bahwa mesin pencari di Australia akan dihapus oleh Google, sekitar 90 persen pasar Google di Australia pengguna PC dan 98 persen pasar Google pengguna ponesel, akan segera mulai berpikir ulang. Mereka harus mulai memilih, mana mesin pencari yang lebih baik atau setidaknya hampir setara dengan Google. Ada banyak pilihan, namun sejauh ini mesin pencari yang paling akrab selain Google adalah Ask, Bing, atau DuckDuckGo.

Menanggapi ancaman dari Google, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, tidak gentar. Melansir dari laman Associated Press, dia mengatakan “kami tidak menanggapi ancaman”. Scott Morrison dan pemerintahannya kini disorot karena konfrontasinya dengan raksasa teknologi global dari AS tersebut.

Konfrontasi tersebut sebenarnya sudah mulai berlangsung tahun lalu. Namun, konfrontasi menjadi semakin memanas dan semakin meruncing baru-baru ini. Pemerintah Australia membuat undang-undang yang menekan Google untuk membayar konten berita lokal.

“Jika versi ini menjadi undang-undang, itu tidak akan memberi kami pilihan nyata selain berhenti membuat Google pencarian tersedia di Australia. Itu akan menjadi buruk tidak hanya bagi kami tapi juga masyarakat Australia,” kata Mel Silva, direktur pelaksana Google Australia dan Selandia Baru.

Google saat ini di sebagian besar negara di dunia dianggap sebagai internet. Dari mulai browser, mesin pencari, tempat mencari uang, dan juga ponsel yang orang-orang miliki, sistem operasinya dimiliki Google. Google memang telah banyak mendominasi.

Namun karena dominannya Google, ada banyak media yang akhirnya gulung tikar. Di Australia sendiri, News Corp Australia terpaksa telah berhenti mencetak lebih dari 100 surat kabar. Alasannya, ada penurunan iklan secara signifikan dan itu telah membuat mereka tidak bisa meraup keuntungan. Sedangkan Google sendiri di Australia meraih 51 persen iklan digital.

Semua berita dari penerbit dan penyiar lokal, kata Bendahara Palemen Australia, Josh Frydenberg, Google dan Facebook harus menegosiasikan pembayarannya. “Ini adalah reformasi besar, ini pertama di dunia, dan dunia menyaksikan apa yang terjadi di sini, di Australia,” katanya seperti dikutip dari kantor berita Reuters.

Rencana undang-undang Australia bertujuan agar Google dan Facebook membayar perusahaan media di Australia secara adil karena menyedot konten berita raksasa tenologi tersebut. Ketegangan itu semakin meruncing ketika Australia mengharuskan Google juga harus membayar untuk pranala dan untuk kutipan dari dan menuju situs berita lokal.

Pada akhir tahun 2020, Google memiliki produk baru yakni Google News Showchase. Layanan baru itu, oleh Google, disebut akan menjadi pengalaman baru bagi penerbit dan pembaca berita, serta pendalaman pemahaman berita. Akan ada masalah tertentu yang disorot dari mulai isu lokal, nasional atau global lewat panel Google News Showcase.

Menurut laman resmi Google News Showcase, pada bulan Oktober, Alex Cok, Manajer Produk Berita Google mengatakan akan berinvestasi satu miliar USD atau sekitar Rp 14,1 triliun. Uang sebanyak itu adalah kontribusi Google ke semua mitra berita di seluruh dunia.

Lini bisnis baru Google tersebut baru mulai di beberapa negara dan di Prancis, Google telah bersedia membayar penerbit berita. Mereka bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan APIG, wakil media di Prancis. Kompensasi Google didasarkan pada kontribusi berita politik dan umum, volume publikasi harian, dan lalu lintas internet bulanan.

Di Jerman, Google juga sudah bekerja sama dengan beberapa media berpengaruh seperti Der Spiegel, Stern, Die Zeit dan termauk juga di Brasil seperti Folha de S. Paulo, Band dan Infobae. Google telah sepakat memberikan kompensasi meskipun angka pasti kompensasi tersebut tidak dibertakan secara rinci.

Tapi di Australia, Google belum sepakat. Sebabnya, mereka diharuskan tidak hanya membayar konten berita, tapi juga membayar tiap pranala dan kutipan yang merujuk kepada penerbit dan situs berita.