Jakarta, IDN Times - Gubernur di Rusia dilaporkan ke polisi pada Minggu (15/10/2023) karena dituduh mendiskreditkan angkatan bersenjata Rusia. Mulanya, ia mengatakan bahwa negara tersebut tidak membutuhkan perang di Ukraina.
Natalya Komarova, gubernur wilayah Khanty-Mansiysk dan anggota partai Rusia Bersatu yang dipimpin Presiden Vladimir Putin, menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan dengan penduduk di kota Nizhnevartovsk di Siberia pada Sabtu (14/10/2023).
Dalam acara tatap muka dengan gubernur yang juga disiarkan secara online, istri seorang prajurit Rusia menanyakan kepadanya mengapa para tentara yang dimobilisasi ke Ukraina tidak memiliki perlengkapan yang memadai.
Komarova lantas menjawab bahwa Rusia belum siap menginvasi Ukraina.
“Apakah Anda bertanya kepada saya (mengapa suami Anda tidak memiliki peralatan), padahal saya gubernur dan bukan menteri pertahanan?” kata perempuan berusia 67 tahun itu.
“Secara keseluruhan, kita tidak mempersiapkan diri untuk perang ini. Kita tidak membutuhkannya. Kita sedang membangun dunia yang benar-benar berbeda, jadi dalam hal ini pasti akan ada beberapa inkonsistensi dan masalah yang belum terselesaikan," tambahnya.
Komentar Komarova tersebut langsung viral di internet. Para aktivis pro-perang yang tidak senang dengan pernyataannya kemudian melaporkan politikus tersebut kepada pihak berwenang, karena dianggap mendiskreditkan angkatan bersenjata Rusia.
Menurut laporan Sibir.Realii, direktur organisasi nirlaba Siberia, Yuri Ryabtsev, telah mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri Rusia, yang menyerukan penyelidikan lebih lanjut terkait komentar Komarova.
Meski begitu, gubernur itu belum ditahan atau menghadapi tuntutan apa pun sejauh ini.
Beberapa hari setelah Putin mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari 2022, parlemen Rusia menyetujui undang-undang yang melarang tindakan meremehkan militer dan penyebaran informasi palsu tentang invasi Moskow ke Ukraina.
Pengadilan Rusia telah menggunakan undang-undang tersebut untuk menjatuhkan denda dan hukuman penjara kepada para kritikus oposisi, termasuk mereka yang menggambarkan invasi penuh Moskow ke Ukraina sebagai sebuah perang, alih-alih operasi militer khusus.
Menurut PBB, sejak awal perang, Rusia telah menangkap hampir 20 ribu orang karena memprotes perang di Ukraina, sementara 7 ribu lainnya ditangkap karena tindakan yang diduga mendiskreditkan militer Rusia.
“Undang-undang ini tidak memiliki tujuan lain selain membungkam ekspresi kritis sehubungan dengan perang di Ukraina. Undang-undang ini merupakan langkah drastis dalam serangkaian tindakan selama bertahun-tahun yang membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan media, dan semakin menyusutkan ruang sipil di Rusia,” kata para ahli.