Guterres Berpeluang Pimpin PBB Dua Periode

Pada hari Selasa, 8 Juni 2021, Dewan Keamanan PBB secara resmi menominasikan Antonio Guterres agar kembali menjabat sebagai Sekjen PBB untuk kedua kalinya. Melansir laman resmi PBB, rekomendasi tersebut, yang dibuat dalam resolusi yang diadopsi secara aklamasi dalam pertemuan tertutup, sekarang bakal diteruskan ke Majelis Umum beranggotakan 193 orang untuk mendapatkan persetujuan resmi.

Jika Majelis Umum setuju, maka secara resmi Guterres akan kembali memimpin PBB lima tahun lagi yang secara efektif akan dimulai pada 1 Januari 2022.

Melansir Reuters, Sven Jurgenson, Duta Besar dari Estonia untuk PBB, mengatakan Majelis Umum kemungkinan akan bertemu untuk membuat persetujuan tersebut pada 18 Juni.

Antonio Guterres, saat ini sudah berusia 72 tahun. Dia pernah menjabat sebagai perdana menteri Portugal dari tahun 1995 hingga tahun 2002. Di PBB, dia pernah menduduki jabatan sebagai kepala badan pengungsi PBB dari tahun 2005 hingga tahun 2015.

Sejauh ini, Antonio Guterres terlihat tidak memiliki lawan tanding yang akan memperebutkan posisi Sekjen PBB yang memimpin lembaga tersebut selama lima tahun dalam satu periode. Karena itu, Guterres memiliki kemungkinan memang akan kembali memegang kendali karena saat ini juga sudah direkomendasikan oleh Dewan Keamanan PBB.

Guterres sebenarnya sudah menjabarkan visinya menjadi Sekjen PBB untuk kedua kalinya pada bulan Mei lalu. Melansir Associated Press,  ia saat itu memaparkan visinya dengan menyerukan ajakan "lonjakan diplomasi untuk perdamaian," mendesak negara-negara di dunia untuk menghindari Perang Dingin jenis baru.

Selain itu, Guterres juga menekankan bahwa di abad ke-21 segala sesuatu mulai dari krisis iklim hingga proliferasi nuklir serta masalah hak asasi manusia saling terkait antara satu dengan lainnya. Diperlukan sistem multilateralisme yang berdasarkan kepercayaan di antara negara-negara anggota.

“Jika tidak ada kepercayaan di antara negara-negara anggota dan jika hubungan di antara kekuatan terbesar tetap tidak berfungsi, maka tidak banyak yang bisa dilakukan sistem multilateral. Jika dua hal itu ditangani dengan benar, maka saya pikir ada peluang multilateralisme menjadi lebih efektif,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Ketika Guterres mengambil alih kepemimpinan PBB dari Ban Ki-moon, Guterres diwarisi masalah krisis kemanusiaan di Suriah dan Yaman yang sampai saat ini belum kelar. Ketika masalah tersebut belum dapat terselesaikan, kini ditambah lagi dengan konflik Belarusia, Myanmar, dan Tigray di mana pemerintahnya dianggap menindas rakyat dengan semena-mena.

Selama memimpin PBB, selain bentrok dengan Donald Trump, Guterres juga menjadi penyeru agar negara-negara mengatasi krisis iklim yang semakin berbahaya. Dia juga mendorong kerja sama vaksin COVID-19 untuk semua negara serta meningkatkan kerja sama digital.

Meskipun secara resmi Antonio Guterres telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB, tapi kepemimpinannya di lembaga tertinggi antar negara itu bukannya tanpa kritik. Dia juga mendapatkan evaluasi dari para aktivis hak asasi manusia, yang menilai PBB dibawah kepemimpinan Guterres tidak tegas dalam upaya menyelesaikan masalah.

Melansir Al Jazeera, Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York mendesak Antonio Guterres untuk mengambil sikap yang lebih publik dan tegas, terkait persoalan kemanusiaan di Belarusia dan Myanmar jika kembali memimpin PBB.

HRW mencatat bahwa “kesediaannya baru-baru ini” untuk mengecam pelanggaran di Myanmar dan Belarusia harus diperluas sebab pemerintah di dua negara tersebut layak mendapat kecaman.

Direktur HRW yang bernama Kenneth Roth melontarkan kritik kepada Guterres, bahwa "masa jabatan pertama Guterres didefinisikan oleh keheningan publik mengenai pelanggaran hak asasi manusia China, Rusia, Amerika Serikat dan sekutu mereka," katanya.