Jakarta, IDN Times - Majelis Nasional Prancis telah menyetujui sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan membantu daya beli rakyat Prancis dengan memberikan sejumlah manfaat sosial. RUU ini dianggap mendesak karena Prancis sedang menghadapi tingginya lonjakan inflasi.
Pembahasan RUU ini di parlemen merupakan ujian pertama bagi pemerintahan Presiden Emmanuel Macron, dalam mencapai kompromi lintas partai setelah koalisinya gagal meraih mayoritas kursi dalam pemilihan baru-baru ini.
Melansir France 24, dalam pemungutan suara di Majelis Nasional pada Jumat (22/7/2022), RUU yang disebut "tagihan daya beli darurat" itu disetujui oleh 341 anggota, sementara ada 116 suara yang menentang dan 21 lainnya abstain.
Perdana Menteri Elisabeth Borne di Twitter menyampaikan bahwa disetujuinya RUU itu menunjukkan adanya semangat tanggung jawab untuk melindungi orang dari dampak inflasi.
"Membangun mayoritas proyek untuk memberikan solusi nyata kepada rakyat Prancis, kami berhasil," tulisnya di Twitter.
Mengatasi biaya hidup yang meningkat merupakan salah satu agenda utama Macron dalam periode kedua kepemimpinannya. Prancis tercatat mengalami inflasi sebesar 6,5 persen pada bulan lalu, yang juga dirasakan negara-negara zona euro lainnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh melonjaknya harga energi setelah invasi Rusia ke Ukraina.
RUU itu masih butuh persetujuan dari Senat, majelis tinggi didominasi oleh Les Republicains yang konservatif. Pembahasan akan dilakukan pada 28 Juli.
Melansir Anadolu Agency, bantuan yang akan diberikan kepada rakyat Prancis jika RUU itu jadi diterapkan. Bantuan itu termasuk kenaikan dana pensiun dan tunjangan sosial sebesar 4 persen, membatasi kenaikan sewa, dan menaikkan batas tunjangan lainnya yang disebut bonus Macron.
RUU itu juga dirancang untuk memastikan kebutuhan energi Prancis terpenuhi di tengah gangguan pasokan energi dari Rusia. Dalam kesepakatan mengenai enegi, disetujui ketentuan khusus yang akan berlaku kurang dari lima tahun.
Kesepakatan energi yang disetujui mencakup pembangunan terminal gas LNG terapung sementara di pelabuhan Le Havre dan pembukaan kembali sementara pembangkit listrik tenaga batu bara di Saint-Avold yang ditutup pada Maret.
Rencana penggunaan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara menimbulkan pertentangan. Maud Bregeon, seorang anggota Majelis Nasional dari partai Macron mengakui bahwa rencana itu bukan sesuatu yang baik, tapi dia menganggap rencana itu dibutuhkan untuk kondisi saat ini.
Anggaran yang akan digelontorkan Prancis dalam penerapan RUU ini akan menghabiskan biaya sekitar 20 miliar euro (Rp305,9 triliun).
Melansir France 24, pemungutan suara dalam RUU tersebut berlangsung dengan perdebatan sengit. Politisi dari aliansi sayap kiri Nupes, blok oposisi terbesar mengkritik pemerintah karena tindakan yang ingin mereka lakukan dianggap masih belum cukup.
Dalam debat dua minggu pertama, parlemen yang baru terpilih sering kali berlangsung buruk. Bahkan, seorang anggota parlemen menyebut kericuhan itu seperti di suasana pertandingan sepak bola.
Saat ini, di tidak ada koalisi mayoritas kursi di parlemen, sehingga membuat pemungutan suara di parlemen menjadi terhambat. Kebuntuan pertama di parlemen terjadi pada 12 juli, setelah partai-partai oposisi menolak proposal untuk memberikan wewenang kepada pemerintah agar dapat menerapkan kebijakan kepada pelancong untuk menunjukkan bukti vaksinasi virus corona.
Meski RUU mengenai biaya hidup disetujui oleh mayoritas anggota majelis rendah, analis memperkirakan bahwa pembahasan RUU lainnya seperti tentang reformasi pensiun, akan jauh lebih sulit untuk disahkan. Pada Jumat sore, parlemen melakukan pembahasan mengenai RUU keuangan, yang mencakup diskon bahan bakar.