Hamas Janji Gantung Senjata jika Israel Akui Kemerdekaan Palestina

27 Apr 2024, 17:07 WIB

Ilustrasi pasukan Hamas (mfa.gov.il/Israel Ministry of Foreign Affairs)

Jakarta, IDN Times – Hamas menyatakan diri untuk siap berdamai dengan Israel jika kemerdekaan Palestina diakui berdasarkan perbatasan pada 1967. Pernyataan ini menjadi momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pejabat Hamas, Khalil Al-Hayya, mengatakan pihaknya siap mengadakan gencatan senjata lima tahun. Ia bahkan memastikan bahwa sayap bersenjata gerakan itu akan dibubarkan dan melebur menjadi partai politik, jika langkah itu benar-benar diambil.

“Semua pengalaman kelompok-kelompok yang melawan penjajah, ketika mereka merdeka dan mendapatkan hak-haknya dan negaranya, apa yang dilakukan kekuatan-kekuatan ini? Mereka menjadi partai politik, dan kekuatan tempur pelindungnya menjadi tentara nasional,” katanya, dilansir Jerussalem Post, Kamis (25/4/2024).

Ia menekankan bahwa pernyataannya ini merupakan sikap sementara dari Hamas, hingga warga Palestina benar-benar mempertahankan hak-hak mereka atas seluruh tanahnya.

1. Muncul di tengah upaya negosiasi yang mandek

Ilustrasi saling berjabat tangan (pexels.com/Oleg Magni)

Pernyataan Khalil muncul di tengah situasi ketika upaya mediasi yang dilakukan di Doha, Qatar, kini menemui jalan buntu.

Dilansir Times of Israel, Rabu, Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, mengatakan negosiasi anatara Hamas dan Israel telah terhenti.

Keputusan Hamas seolah memberi penekanan bahwa mereka ingin tetap melanjutkan negosiasi. Khalil bahkan mengatakan bahwa pihaknya siap bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) jika kesepakatan antara Israel dan Hamas benar-benar diambil.

”Hamas tertarik untuk menerima negara Palestina yang berdaulat penuh di Tepi Barat dan Jalur Gaza dan kembalinya pengungsi Palestina sesuai dengan keputusan internasional," katanya.

Al-Hayya menolak upaya Israel untuk memberantas Hamas, namun ia berbicara tentang potensi gencatan senjata segera.

2. Keraguan atas pernyataan Hamas

Seorang pria membawa bendera Palestina di tengah asap hitam. (pixabay.com/Hosny_Salah)

Ghassan Khatib, dosen di Universitas Birzeit dan mantan menteri tenaga kerja Otoritas Palestina, mengaku ragu dengan pernyataan wakil pimpinan Hamas di Gaza tersebut. Ia menyoroti inkonsistensi para pemimpin Hamas secara pribadi dengan sikap resmi kelompok itu.

“Pernyataan tersebut juga dapat mencerminkan perbedaan pendapat dan perdebatan di dalam Hamas. Pemimpin yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda, tetapi ini juga bisa menjadi taktik, mengingat ancaman tentara Israel untuk memasuki Rafah," katanya.

Dia menambahkan, meskipun janji untuk membubarkan sayap militer dan mewujudkan negara berdaulat merupakan hal yang penting, Keinginan Hamas untuk melucuti senjatanya bukanlah sesuatu yang didengar setiap hari.

“Membubarkan sayap militer Hamas dan sejalan dengan Negara Berdaulat Negara Palestina di perbatasan tahun 1967 akan membawa perubahan yang kuat,” bebernya.

Ia kemudian menekankan upaya dialog dengan Hamas mengenai hal tersebut, baik dengan Israel, maupun dengan negara-negara Barat.

Sementara itu, Chuck Freilich, mantan wakil penasihat keamanan nasional dan rekan senior di INSS, mengatakan bahwa pernyataan itu ada hubungannya dengan invasi Israel di Rafah. Pernyataan seperti itu diyakini akan mengulur waktu dan memperkuat narasi untuk mempengaruhi dunia internasional.

“Jika pernyataan Al-Hayya ini serius, maka mereka harus terbuka untuk berdialog setelah Israel melaksanakan rencananya untuk masuk ke Rafah. Sangat diragukan bahwa Israel akan bersedia melakukan dialog semacam itu, karena Israel masih berkomitmen untuk membubarkan Hamas,” bebernya.

“Setelah Hamas disingkirkan dari Rafah, maka Palestina harus mengumumkan inisiatif tersebut dengan para pemimpin tertinggi mereka atau dengan deklarasi resmi,” tambah Freilich.

3. Netanyahu enggan untuk memberikan kemerdekaan Palestina

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. (Twitter.com/Prime Minister of Israel)

Belum ada pernyataan dari pemerintah Israel terkait hal itu.

Dilansir Al Jazeera, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebelumnya telah menyatakan penolakannya terhadap kemerdekaan negara Palestina.

Isu kemerdekaan Palestina diserukan oleh sekutu dekat Israel, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu. Namun langkah tersebut tetap saja ditolak. Netanyahu berniat menghancurkan Hamas secara total dan memperoleh kendali atas Jalur Gaza demi mencapai keamanan sejati versinya.

Konflik di Gaza kini masih terus berlangsung. Fokus serangan kini difokuskan di wilayah Rafah, Gaza Selatan. Hingga saat ini, lebih dari 74 ribu warga Palestina tewas akibat konflik Tersebut. Jutaan lainnya dalam kondisi kritis akibat krisis kemanusiaan yang terjadi.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.