Hancur karena Badai, Vanuatu Desak Resolusi Iklim PBB Segera Disahkan

25 Mar 2023, 04:27 WIB

Logo PBB di markas besarnya di kota New York (instagram.com/unitednations)

Jakarta, IDN Times – Vanuatu mengharapkan Majelis Umum PBB pekan depan untuk mengadopsi resolusi terkait prioritas pada dampak hak asasi manusia dari perubahan iklim. Hal itu muncul usai negara kepulauan Pasifik tersebut dilanda badai besar pada awal bulan ini.

Menteri Perubahan Iklim Vanuatu, Ralph Regenvanu, mengatakan 119 negara telah mendukung resolusi yang diajukan.

"Saat ini di negara saya, ribuan warga menghadapi rumah tangga yang rusak, infrastruktur yang hancur, dan hilangnya tanaman pangan," kata Regenvanu dalam forum online pada Kamis (23/3/2023), dikutip Reuters.

Regenvanu menambahkan bahwa biaya untuk mengatasi bencana akan melebihi setengah dari Produk Domestik Bruto tahunan Vanuatu. Karena itu, ia mengharapkan ada lebih banyak negara yang ikut menandatangani resolusi sebelum debat majelis umum dimulai pada Rabu pekan depan.

1. Darurat krisis iklim

Pulau Nguna yang merupakan pulau terluar di lepas pantai utara Efate, Vanuatu di Teluk Undine. (twitter.com/Heidi Bootle)

Vanuatu mengajukan resolusi ke majelis umum PBB untuk mencari pendapat tentang kewajiban hukum internasional yang harus diambil negara-negara untuk bertindak atas krisis iklim.

Resolusi tersebut meminta Mahkamah Internasional untuk memberikan perhatian khusus pada kerugian yang dialami oleh negara-negara berkembang kepulauan kecil yang sangat rentan terhadap dampak krisis iklim.

“Resolusi tersebut tidak menyebut, menyalahkan, atau mempermalukan negara atau kelompok negara tertentu, melainkan meminta panduan dan kejelasan tentang penerapan hukum internasional yang ada," kata Regenvanu.

Vanuatu dalam draft resolusi tersebut meminta agar Mahkamah Internasional menjabarkan konsekuensi hukum bagi negara yang menyebabkan krisis iklim terus berlanjut.

2. Australia salah satu negara yang mendukung

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. (Twitter.com/Anthony Albanese)

Australia yang juga merupakan tetangga Vanuatu di Pasifik turut menyetujui gagasan tersebut. Negara Kanguru mendukung agar pengadilan internasional memutuskan krisis iklim termasuk dalam bentuk pelanggaran hukum.

Pemerintah Antony Albanese diharapkan menggambarkan dukungannya sebagai pengakuan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman terbesar bagi kehidupan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Pasifik.

“Komitmen yang jelas dan tidak ambigu dari Australia untuk menunjukkan solidaritas dengan tetangga Pasifik kita yang menghadapi ancaman terburuk dari perubahan iklim,” kata Wakil pemimpin Partai Hijau Australia, Mehreen Faruqi, dikutip The Guardian.

3. Dorongan isu perubahan iklim diutarakan mahasiswa

Ilustrasi polusi yang menyebabkan perubahan iklim (Unsplash/Chris LeBoutillier)

Sebelumnya, gagasan mengenai pengajukan draft resolusi dimulai ketika sekelompok mahasiswa pada 2019 membuat petisi terkait perubahan iklim.

Presiden Pelajar Kepulauan Pasifik Melawan Perubahan Iklim, Cynthia Houniuhi, mengatakan itu adalah tindakan paling ambisius yang mereka gagas.

"Saya tidak ingin menunjukkan gambar kepada anak saya suatu hari di pulau saya. Saya ingin anak saya dapat mengalami lingkungan yang sama," katanya, sembari menyoroti risiko naiknya permukaan laut ke desa-desa di seluruh Pasifik.

Belakangan, hal tersebut kian santer dibicarakan menyusul dampak perubahan iklim kian nyata. Pada 3 Maret lalu, Vanuatu dilanda badai topan Kevin kategori 4. Topan Kevin melewati Port Vila dengan kecepatan angin mencapai 230 kilometer per jam.

Lebih dari 3 ribu orang masih berada di pusat-pusat evakuasi tiga minggu setelah bencana itu terjadi. Rumah, sekolah, dan pusat kesehatan hancur dan beberapa bandara pulau tetap ditutup.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.