Hanya Sehari di Tampuk Dewan Militer, Menteri Pertahanan Sudan Mundur

13 Apr 2019, 21:35 WIB

TV/AFP

Hanya sehari di tampuk kepemimpinan dewan militer Sudan, Menteri Pertahanan Awad Ibn Auf memilih mundur. Dilansir oleh BBC, sang petinggi angkatan bersenjata tersebut tiba-tiba kembali muncul dalam sebuah siaran langsung televisi pada Jumat (12/4/2019) malam untuk mengumumkan hal tersebut.

"Untuk mengamankan ikatan antar perangkat keamanan, dan angkatan bersenjata khususnya, dari segala perselisihan, mari kita mulai jalan perubahan ini," ujarnya dalam pidato singkat. Meski menjadi otak dari kudeta, Ibn Auf dianggap oleh demonstran sebagai orang warisan rezim Omar al-Bashir, presiden yang digulingkan setelah berkuasa selama 30 tahun.

Sebagai gantinya, Letnan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman diangkat menjadi kepala dewan yang baru. Militer sendiri disebut bakal berkuasa selama dua tahun mendatang, dengan tugas utama menyelenggarakan Pemilu demokratis. Selain itu, situasi darurat nasional berlaku selama tiga bulan ke depan. Konstitusi turut ditangguhkan.

1. Mundurnya Ibn Auf dari kepala dewan militer disambut sukacita oleh para demonstran

Reuters

Mundurnya Ibn Aud disambut dengan sukacita oleh ribuan demonstran yang memenuhi ibu kota Khartoum. Asosiasi Profesional Sudan (SPA), kelompok ujung tombak aksi protes, mengatakan keputusan bahwa keputusan tersebut adalah sebuah kemenangan. Pria berpangkat jenderal tersebut adalah kepala intelijen militer selama konflik di Darfur.

Pihak militer Sudan sendiri membantah jika ini adalah tindakan kudeta. Saat bertemu dengan para diplomat negara-negara Arab dan Afrika, kepala politik dewan pemerintahan transisi yakni Letnan Jenderal Omar Zain al-Abdin menyebut jika ini adalah bentuk keberpihakan terhadap rakyat.

Lebih lanjut, dalam masa dua tahun berkuasa, dewan militer transisi akan terus membuka dialog dengan partai-partai politik, baik penguasa parlemen dan oposisi. "Jelas akan ada pemerintahan sipil dan kami berjanji tidak akan ikut campur dalam pembentukannya," pungkas Abdin seperti dikutip dari AFP.

2. Dewan militer yang kini menguasai lembaga eksekutif bertujuan memulihkan stabilitas dan keamanan negara

AFP/Ebrahim Hamid

Turut dijelaskan bahwa peran dewan militer di lembaga eksekutif adalah melindungi keamanan dan stabilitas negara. Dalam pertemuan tersebut, Abdin turut meminta para perwakilan negara sahabat untuk mengulurkan tangan dalam mengatasi krisis ekonomi, terutama masalah kekurangan bahan bakar dan makanan.

Yang menarik, National Congress Party pimpinan Bashir tidak diundang bergabung dalam dialog antar kelompok politik lantaran dianggap bertanggung jawab atas kondisi Sudan terkini. Reuters melaporkan jika Bashir saat ini ditahan di "tempat yang aman". Berapa sumber menyebut sosok 75 tahun ini masih berada di kediaman presiden dalam penjagaan ketat.

Menyoal permintaan ekstradisi dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), dewan militer mengaku tidak akan melakukannya. Bashir memang diketahui sudah diperintahkan untuk diringkus atas dakwaan genosida di wilayah Darfur, Sudan barat, saat memadamkan pemberontakan pada tahun 2003. Sekitar 300 ribu orang diperkirakan tewas akibat tindakan represif aparat.

3. Para pengunjuk rasa masih bertahan di sejumlah fasilitas militer yang terletak di ibu kota Khartoum

AFP/Mohammed Hemmeaida

Wakil Duta Besar Sudan untuk AS, Yasir Abdalla Abdelsalam Ahmed, mengatakan bahwa proses pemulihan demokrasi memerlukan waktu. Dirinya mendesak agar masyarakat internasional mendukung transisi agar berlangsung damai.

"Penangguhan konstitusi dapat dicabut kapan saja, periode transisi pun dapat dipersingkat, tergantung pada perkembangan di lapangan dan kesepakatan yang dicapai antara para pemangku kepentingan," kata perwakilan diplomatik Sudan itu.

Sejumlah negara barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, meminta agar proses transisi berlangsung kurang dari dua tahun. Sedang pemerintah China mengaku akan membantu penyelesaian krisis politik Sudan.

Para demonstran sendiri masih memenuhi jalan-jalan di seantero Khartoum, terutama di depan kompleks Kementerian Pertahanan, sebagai bentuk protes atas pemberlakuan jam malam oleh militer. Sejak situasi memanas pada Jumat (5/4/2019) pekan lalu, terhitung ada 16 korban tewas dari warga sipil akibat bentrok dengan pihak keamanan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.