Hey, Ladies! Ingin Diperlakukan Setara? Tinggallah di Negara Ini

Sebuah survei yang dilakukan oleh Bank Dunia sendiri menemukan rupanya mayoritas negara di dunia belum sepenuhnya atau bahkan tidak memiliki peraturan yang mendukung kesetaraan gender. Dalam survei terhadap 186 negara itu, Bank Dunia menyimpulkan hanya enam di antaranya yang ramah bagi perempuan untuk setara dengan laki-laki.

Keenam negara tersebut adalah Belgia, Denmark, Prancis, Latvia, Luxembourg dan Swedia. Negara-negara Eropa itu mendapatkan skor sempurna, yaitu 100, karena mempunyai sistem hukum yang menjamin kesetaraan legal dan ekonomi bagi masing-masing gender. Ini merupakan sebuah kemajuan dibandingkan pada satu dekade lalu ketika tak ada satupun negara yang memperoleh nilai sempurna.

Sementara itu, skor rata-rata secara global adalah 74,71. Dengan kata lain, perempuan hanya mendapatkan tiga perempat dari hak legal yang diperoleh laki-laki di berbagai area yang diukur oleh Bank Dunia.

Situasi ini lebih buruk di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) di mana skor rata-rata hanya 47,37. Sedangkan negara-negara Sub-Sahara Afrika adalah yang paling gencar melakukan reformasi untuk mempromosikan kesetaraan gender. Misalnya, Republik Demokratik Kongo, Malawi, Mauritius, dan Zambia.

Di antara negara Eropa, Prancis adalah negara yang paling membuat kemajuan pesat selama satu dekade terakhir. Negara tersebut telah mengimplementasikan undang-undang yang mengatur kekerasan rumah tangga, menghukum pelaku pelecehan seksual di lingkungan kerja serta memperkenalkan cuti bagi ayah baru.

Adapun sejumlah indikator yang dipakai untuk mengukur kesetaraan gender tersebut. Mulai dari kebebasan bergerak, mencari pekerjaan, menikah, memiliki anak, menjalankan bisnis, mendapatkan gaji, serta memperoleh dana pensiun.

Dalam konteks Indonesia, Bank Dunia memberikan nilai 100 bagi kebebasan perempuan untuk bepergian, memilih tempat tinggal, serta mendapatkan paspor. Indonesia pun memperoleh skor 75 dalam tiga indikator: mendapatkan penghasilan, menjalankan usaha dan menerima uang pensiun.

Skor terendah yang diterima Indonesia adalah untuk dua indikator: pernikahan dan memiliki anak. Ini karena dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, Indonesia tidak mewajibkan syarat usia minimum pengantin yaitu 18 tahun seperti yang direkomendasikan badan HAM dunia.

Sedangkan menurut data Save The Children, pada 2018 Indonesia berada di peringkat 105 dari 175 negara dalam hal pemenuhan hak anak. Skor terburuk Indonesia, salah satunya, disebabkan oleh kehamilan di usia dini. Di negara ini, anak-anak perempuan yang berasal dari keluarga tak sejahtera secara ekonomi mengalami enam kali kehamilan lebih banyak dibandingkan mereka yang makmur secara finansial.

Bank Dunia menegaskan bahwa "kesempatan yang setara memungkinkan perempuan membuat pilihan-pilihan terbaik bagi mereka, keluarga dan masyarakat". Kristalina Georgieva, presiden interim Bank Dunia, menuturkan bahwa dengan kesetaraan gender maka perekonomian negara akan lebih baik.

"Kesetaraan gender adalah suatu komponen yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Perempuan adalah separuh dari populasi dunia dan kita punya peran untuk dimainkan dalam menciptakan sebuah dunia yang lebih sejahtera. Akan tetapi, kami takkan berhasil dalam melakukannya jika peraturan melarang kita," ucapnya.

Misalnya, ketika suatu peraturan yang disahkan membatasi kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan ekonomi. Dengan aturan itu, perempuan akan berpikir untuk enggan terlibat dalam perekonomian. Oleh karena itu, reformasi kesetaraan gender perlu dilakukan oleh setiap pihak yang berkepentingan.