Hong Kong: Anak-anak akan Diajari Hukum Keamanan Nasional

Video animasi yang dirilis pemerintah, yang menurut para pejabat akan digunakan sebagai bahan ajar murid sekolah dasar, merupakan bagian yang mendorong perombakan kurikulum sekolah setelah timbulnya aksi protes antipemerintah selama berbulan-bulan pada tahun 2019. Video yang menampilkan seekor burung hantu dan dua orang murid menjelaskan bahwa hukum keamanan nasional yang baru diberlakukan "demi pembangunan berkelanjutan Hong Kong dan kemakmuran jangka panjang."

Melansir dari Aljazeera, anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar akan belajar bagaimana menyanyikan dan "mendengarkan dengan hormat" lagu kebangsaan, belajar tentang polisi dan Tentara Pembebasan yang merupakan "pelindung" Hong Kong, serta empat pelanggaran hukum keamanan utama meliputi terorisme, pemisahan diri, subversi, dan kolusi dengan kekuatan asing.

Sementara itu, para murid di sekolah menengah akan belajar tentang pelanggaran dengan hukuman seumur hidup, serta tantangan dan peluang yang tengah dihadapi Tiongkok. Dalam pedoman yang dirilis pemerintah, anak-anak muda Hong Kong diharapkan agar mengembangkan rasa cinta negara, kasih sayang bangsa, dan rasa identitas nasional.

"Tak bisa berkata-kata," ujar Carson Tsang, seorang murid sekolah menengah sekaligus juru bicara ideolog Hong Kong, sebuah kelompok aktivis pelajar, seperti dikutip dari The New York Times. Ia menanggapi video tersebut dan berkomentar, dia tidak melihat perlunya mengajar murid yang masih muda tentang keamanan nasional.

Kritikus dan juga beberapa pengacara mengatakan bahasa hukum tersebut sangat luas dan tidak jelas, dan berbagai aktivitas yang mungkin dianggap pihak berwenang sebagai suatu potensi ancaman terhadap keamanan nasional juga dikritik sebagai sesuatu yang tidak jelas. 

Panduan baru juga dikritik oleh wakil presiden Persatuan Guru Profesional Hong Kong, Tin Fong-Chak. Ia mengatakan kepada surat kabar Financial Times, panduan tersebut "sangat teliti". Ia berujar, "pemerintah pada dasarnya tidak mempercayai sekolah. Tindakan ini akan merusak hubungan guru-murid."

Sementara itu, Fung Wai-Wah selaku presiden Persatuan Guru Profesional Hong Kong berkomentar bahwa pemerintah telah mengalihkan tanggung jawabnya kepada sekolah. "Pekerjaan mengajar normal akan terpengaruh karena sekolah diminta untuk mengurus pekerjaan semacam ini," ungkap Fung, yang dikutip dari Hong Kong Free Press.

"(Panduan) akan semakin meningkatkan beban guru dan sekolah, ketika tugas mengajar dan menilai biasa sudah terasa berat. Sekarang penjagaan gerbang politik juga diberikan kepada sekolah, itu akan semakin menekan mereka, membuat sulit manajemen dan guru yang menanganinya."

Melansir dari BBC, Hong Kong telah memiliki tingkat otonomi tinggi setelah kembali dari pemerintahan Inggris ke Tiongkok pada tahun 1997. Dibandingkan dengan daratan Tiongkok, penduduk Hong Kong memiliki tingkat kebebasan berpendapat dan media yang jauh lebih tinggi.

Namun, dalam hukum keamanan nasional yang baru menyertakan bahwa tindakan seperti pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi pihak asing  memberikan hukuman maksimal seumur hidup di penjara. Hal ini membuat kemudahan dalam menghukum para pengunjuk rasa, dan mengurangi otonomi Hong Kong. 

Kritikus menilai hukum tersebut akan membatasi protes dan kebebasan berpendapat secara efektif. Tiongkok mengatakan hukum keamanan nasional yang baru akan menciptakan stabilitas di wilayah itu setelah kerusuhan meliputi Hong Kong pada tahun 2019.