Hong Kong, IDN Times - Pemerintah Hong Kong pada Senin dini hari (25/01) telah mencabut kebijakan lockdown yang telah berjalan 48 jam setelah berhasil melakukan pengujian pada 7.000 orang di daerah Distrik Kowloon.
Sebanyak 51 posko pengujian sementara didirikan di sekitar kawasan itu pada hari Sabtu (23/01). Pemerintah telah menemukan 13 kasus yang terkonfirmasi di daerah terlarang yang terdapat banyak bangunan rumah susun tua, dengan penyebaran penyakit yang dinilai lebih cepat.
Upaya lockdown ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan Hong Kong, di kawasan Yordania, di seberang pelabuhan yang menjadi jantung kawasan bisnis. Petugas menutup sekitar 200 bangunan di daerah itu pada pukul 04.00 pagi waktu setempat di hari Sabtu (23/01) dan mengerahkan sejumlah 3.000 petugas untuk melakukan pengujian darurat.
Sementara lebih dari 6.900 orang dilakukan tes pada hari Sabtu, hanya 70 orang yang diuji pada hari Minggu, kata Menteri Dalam Negeri Caspar Tsui Ying-wai. Dia berterima kasih kepada para warga atas kerja sama mereka, saat dia mengumumkan bahwa tindakan itu akan berakhir paling cepat tengah malam. Ia juga mengatakan bahwa orang yang dinyatakan negatif COVID-19 setelah melalui tes wajib, diizinkan bergerak bebas keluar masuk kawasan terlarang Yordania, kawasan padat penduduk di distrik Kowloon, mulai pukul 06.00 sore hari Minggu.
Tsui mengatakan tujuannya mencabut lockdown pada tengah malam agar para warga dapat kembali beraktivitas normal pada pukul 06.00 pagi di hari Senin (25/01).
Petugas kesehatan yang menggunakan laboratorium pengujian keliling telah menemukan 13 kasus setelah menyaring lebih dari 7.000 orang sejak Sabtu pagi. Jumlah kasus itu tidak termasuk 76 kasus baru yang terkonfirmasi di seluruh kota.
Menteri Kesehatan membela perlunya upaya lockdown dan menepis kekhawatiran bahwa hal itu telah memberikan kesulitan bagi warga, mengingat jumlah kasus yang telah ditemukan yang akan dimasukkan pada jumlah kasus hari Senin.
"Tingkat positifnya 0,17 persen," ujar Sekretaris Makanan dan Kesehatan, Profesor Sophia Chan Siu-chee. "Faktanya, jika Anda melihat strategi pengujian pemerintah, yang meliputi pengujian wajib, pengujian yang ditargetkan, ditambah pengujian sukarela, tingkat positif ini juga sebesar 0,17 persen. Jadi, ini serupa (dengan apa yang kami temukan di area terlarang di Yordania)," ungkap Profesor Chan.
Dengan membatasi pergerakan penduduk saat pengujian dilakukan, pemerintah dengan cepat menemukan jumlah orang yang terinfeksi dan mengisolasi mereka, serta kontak dekat mereka. Dilansir dari The Straits Times, Chan juga mengatakan bila pihak berwenang tidak akan mengesampingkan upaya lockdown di waktu mendatang, tetapi dia juga menekankan upaya saat ini dengan pengujian wajib telah berjalan efektif, dan banyak yang mematuhinya.
Di sisi lain, para ahli mempertanyakan perlunya lebih banyak kebijakan lockdown, dan menyarankan bahwa pengujian bertarget dinilai lebih efektif.
Melansir dari South China Morning Post, pemerintah juga sempat menuai kritik lantaran makanan yang dibagikan berupa daging kalengan dan pasta kering mengabaikan persyaratan khusus bagi warga lanjut usia dan pola makan vegetarian dari beberapa kelompok agama dan kaum etnis minoritas.
Dilansir dari Reuters, pada hari Minggu, Pemerintah Hong Kong telah melaporkan sebanyak 76 kasus COVID-19 baru dengan 72 di antaranya adalah transmisi lokal, dan belum termasuk 13 kasus dari Yordania yang akan diinput untuk kasus hari Senin. Sehingga secara keseluruhan total kasus Hong Kong mencapai 10.085 dengan kematian sejumlah 169 orang. Korban terakhir adalah seorang pria berusia 72 tahun yang meninggal di Rumah Sakit Kwong Wah, hari Minggu.
Pemerintah Hong Kong telah mengambil langkah-langkah agresif lain untuk mengekang penyebaran virus, seperti larangan makan di tempat makan setelah pukul 06.00 sore, juga menutup pusat gym, tempat olahraga, dan salon kecantikan.