Hong Kong Larang Game Buatan Taiwan Tentang Perlawanan terhadap Komunis

Menurut pengumuman pemerintah, penduduk yang membagikan permainan tersebut dapat dianggap melakukan pelanggaran. Sebab, memicu pemisahan diri dan subversi, dan mengunduhnya dapat dianggap memiliki publikasi yang bermaksud untuk menghasut.

"Reversed Front: Bonfire dirilis berkedok permainan dengan tujuan mempromosikan agenda pemisahan diri, seperti kemerdekaan Taiwan dan kemerdekaan Hong Kong," kata pernyataan polisi.

"Bagi yang telah mengunduh aplikasi tersebut agar segera menghapusnya dan tidak melakukan usaha-usaha yang dapat melawan hukum," tambahnya, dikutip dari BBC.

Pihaknya juga memperingatkan agar tidak memberikan bantuan keuangan kepada pengembang game, termasuk melalui pembelian dalam aplikasi.

Peringatan pemerintah Hong Kong baru-baru ini secara tidak sengaja menarik lebih banyak perhatian pada permainan tersebut. Pada 11 Juni, aplikasi video game tersebut menjadi istilah pencarian terpopuler di Google di kalangan penduduk Hong Kong.

Para kreator permainan itu tampaknya menerima berita seputar larangan tersebut di Hong Kong, dengan menulis dalam sebuah unggahan bahwa game tersebut telah diperkenalkan ke seluruh Hong Kong sebagai hasilnya.

Penegakan hukum ini merupakan langkah terbaru dari serangkaian upaya yang telah diambil oleh otoritas, guna memperkuat perlindungan keamanan nasional mereka. Juga, menandai pertama kalinya UU semacam itu digunakan untuk memblokir video game di kota tersebut.

Berdasarkan aturan pelaksanaan UU tahun 2020, pemerintah dapat meminta penyedia layanan platform untuk mengambil tindakan penonaktifan pada pesan elektronik, jika publikasinya dianggap dapat membahayakan keamanan nasional. Penyedia layanan yang gagal mematuhinya akan dikenakan denda sebesar 100 ribu dolar AS (sekitar Rp1,6 miliar) dan hukuman penjara hinga enam bulan, The Straits Times melaporkan.

Pada 2020, Beijing memberlakukan UU Keamanan Nasional (NSL) di Hong Kong, yang diklaim untuk menjaga stabilitas. Regulasi tersebut, yang mengkriminalisasi pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan kekuatan asing, muncul sebagai respons terhadap protes pro-demokrasi besar-besaran yang pecah di Hong Kong pada 2019.

Pada 2024, pemerintah mempercepat UU setempat untuk lebih meningkatkan keamanan. Hal ini memicu peringatan baru dari pemerintah Barat bahwa langkah tersebut dapat membungkam diskusi terbuka.

Pada Mei, pihak berwenang mulai mewajibkan operator tempat usaha, termasuk restoran, kolam renang, dan rumah duka, untuk mematuhi pasal NSL yang baru. Jika tidak, berisiko dicabut atau ditolak izinnya.

Hong Kong diatur berdasarkan prinsip satu negara, dua sistem. Aturan itu menyatakan bahwa China setuju untuk memberikan wilayah tersebut otonomi tingkat tinggi, serta mempertahankan sistem ekonomi dan sosialnya selama 50 tahun sejak tanggal penyerahan.