Jakarta, IDN Times - Pasukan Jerman yang tergabung dengan misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Mali (MINUSMA) akan menangguhkan operasinya. Keputusan itu diumumkan pada Jumat (12/8/2022) oleh juru bicara Kementerian Pertahanan di Berlin.
Alasan utama penangguhan itu disebabkan memburuknya hubungan dengan pemerintahan Mali, yang disebut tidak mau mengelurkan izin penerbangan pesawat Jerman yang digunakan untuk merotasi personel militernya.
Mali telah mengalami ketidakstabilan sejak lama. Pasukan penjaga perdamaian MINUSMA, yang didirikan pada 2013 oleh PBB, berfungsi untuk mendukung pasukan memerangi kelompok militan yang mengacau.
Jerman sendiri, melansir Reuters, mengerahkan sekitar seribu pasukannya untuk bergabung dengan MINUSMA. Banyak dari mereka ditempatkan di pangkalan militer sebelah utara kota Gao.
Sebagian besar pasukan Jerman bertugas dalam misi pengintaian untuk membantu kelompok pasukan perdamaian MINUSMA.
"Kami akan, setidaknya untuk saat ini, menangguhkan bagian misi pengintaian," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman.
Mali telah mengalami tiga kudeta sejak 2012. Dua kudeta terakhir terjadi kurang dari satu tahun. Saat ini, negara tersebut dipimpin oleh pemerintahan transisi militer yang diketuai Kolonel Assimi Goita.
Sejak Juli, junta militer yang berkuasa telah menangguhkan operasi MINUSMA. Melansir Al Jazeera, izin terbang juga dicabut untuk pasukan asing, termasuk pasukan dari Jerman.
Steffen Hebestreit, juru bicara pemerintah Jerman, menegaskan bahwa secara prinsip, pasukannya siap berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian internasional, tetapi jika hal ini didukung pemerintah Bamako.
"Tapi, ini hanya masuk akal jika mendapat dukungan dari pemerintah Mali," kata Hebestreit memperingatkan.
Junta militer Mali telah mengalami keretakan hubungan dengan kekuatan Barat. Hubungan itu semakin memburuk saat Bamako menyewa tentara bayaran Rusia yang disebut Grup Wagner.
Prancis, salah satu kekuatan utama yang membantu Mali sejak awal negara itu dikacaukan oleh kelompok militan, telah menarik sebagian besar pasukannya.
Pemerintah Mali sendiri dinilai tidak menepati janji oleh Menteri Pertahanan Jerman, Christine Lambrecht. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Mali, Sadio Camara, mengatakan akan mengembalikan izin terbang tersebut.
"Tindakan Camara berbicara bahasa yang berbeda dengan kata-katanya. Oleh karena itu kita harus mengambil tindakan dan akan menghentikan operasi pasukan pengintai kita dan penerbangan transportasi CH-53 (sejenis helikopter kargo militer) sampai pemberitahuan lebih lanjut," kata Lambrecht dikutip dari Deutsche Welle.
Bulan lalu, sekitar 60 tentara Bundeswehr telah dicegah naik pesawat sipil oleh otoritas Bamako. Sumber masalahnya serupa dengan saat ini. Berlin menilai tindakan itu sebagai pelecehan.