Hubungan Merenggang, 3 Jurnalis Australia Diinterogasi Tiongkok

Cheng Lei, presenter untuk stasiun berita milik Tiongkok, CGTN, merupakan wanita keturunan Tiongkok yang lahir dan memiliki kewarganegaraan Australia. Cheng diketahui sering membagikan cerita kehidupannya di Tiongkok melalui Facebook, beberapa diantaranya termasuk kritik terhadap pemerintah Tiongkok. Dikutip dari The Guardian, jurnalis asing mendapatkan kelonggaran yang lebih dalam melaporkan hal-hal berbau kritik terhadap pemerintah dibandingkan dengan jurnalis lokal.

Cheng dilaporkan telah menjalani 'pengawasan rumahan' oleh pemerintah sejak 14 Agustus lalu di daerah khusus yang tidak diketahui. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menjelaskan bahwa Cheng ditahan dengan alasan keamanan nasional Tiongkok, namun tidak membeberkan lebih lanjut mengenai jenis tindak kriminal yang dilakukan oleh Cheng. Saat ini, Cheng dilaporkan sedang berada dalam proses investigasi.

Pete Humphrey selaku koresponden asing yang juga pernah ditahan di Tiongkok pada tahun 2013 hingga 2014 lalu mengatakan bahwa tidak ada kejadian khusus yang membuat Cheng ditangkap. Menurut Humphrey, status kewarganegaraan Cheng menjadi penyebab penahanannya. "Anda tidak bisa menganggap Cheng sebagai jurnalis asing. Ia memiliki status yang unik, ia merupakan keturunan Tiongkok dengan kewarganegaraan Australia", jelas Humphrey.

Status unik yang dimiliki oleh Cheng diperkirakan dapat membuat segala sesuatunya menjadi lebih buruk. "Tiongkok dapat menyiksanya, seakan-akan Cheng adalah warga negaranya. Hal ini tentunya bergantung terhadap hubungan diplomatis dengan Australia. Ketika hubungan menegang, Tiongkok dapat menggunakan hal ini sebagai gertakan", ucap Humphrey.

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Peter Dahlin selaku Direktur HAM di Safeguard Defender. Ia berspekulasi bahwa penangkapan Cheng merupakan bagian dari aksi balas dendam yang dilakukan oleh Tiongkok. "Jurnalis di CGTN tidak memiliki kekuasaan. Pemerintah Tiongkok sepertinya hanya mencari target yang tepat", jelas Dahlin.

Selain Cheng, dua jurnalis berkebangsaan Australia yang bekerja di Tiongkok juga sempat berada dalam pengawasan pemerintah Tiongkok. Bill Birtles, jurnalis yang bekerja untuk stasiun berita ABC menceritakan bahwa pada Senin (31/08) lalu, duta besar Australia di Tiongkok menyarankannya untuk meninggalkan Tiongkok secepatnya tanpa memberitahu lebih jelas alasannya. Birtles mengikut saran tersebut dan memesan tiket ke Sydney untuk penerbangan pada Kamis (03/09) lalu.

Sehari sebelum ia meninggalkan Tiongkok (02/09), Birtles mengadakan perpisahan dengan teman-temannya. Di tengah acara, sebanyak 6 polisi Tiongkok mengunjungi apartemennya dan mengatakan bahwa ia belum dapat meninggalkan negara tersebut dan sedang berada dalam investigasi terkait keamanan nasional. Birtles segera pergi ke kedutaan besar Australia dan berada di sana selama 4 hari.

Birtles kemudian ditemani oleh Duta Besar Australia di Tiongkok, Graham Fletcher, ketika diwawancarai oleh kepolisian Tiongkok. Dalam wawancara tersebut, Birtles mengaku ditanyai mengenai Cheng dan sumber berita yang ia gunakan untuk melaporkan hukum keamanan nasional Hong Kong maupun hubungan Australia-Tiongkok. "Saya mengenal Cheng, namun tidak dekat. Sepertinya saya bukan orang paling logis untuk diinterogasi jika anda mencari bukti mengenai kasusnya", jelas Birtles.

Tidak hanya Birtles, Michael Smith selaku jurnalis yang bekerja untuk Australian Financial Review di Shanghai juga mengalami hal yang sama dan segera mengunjungi kedutaan besar Australia di Tiongkok. Dilansir dari BBC, Smith dikunjungi oleh kepolisian setempat untuk diinterogasi mengenai Cheng.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan bahwa keduanya telah pulang ke Sydney dan didampingi oleh pejabat konsuler. "Saya ingin menekankan bahwa Australia sangat mendukung kebebasan pers dan media. Peristiwa ini sangat mengecewakan, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lamanya, Australia tidak memiliki perwakilan media di Tiongkok selama beberapa waktu", ungkap Payne pada Selasa (08/09) kemarin.

Beberapa pihak mempertanyakan respons Australia terhadap konfliknya dengan Tiongkok beberapa waktu ini. Dahlin menganggap bahwa respons pemerintah Australia terlalu 'amatir' ketika berhadapan dengan Tiongkok.

Elaine Pearson selaku Kepala Human Rights Watch Australia mengatakan kepada The Guardian Australia bahwa pendekatan diplomatis bukanlah strategi yang efektif. "Australia memperlakukan kasus ini seolah-olah seperti kasus konsuler. Menurut saya, penahanan seseorang secara sewenang-wenang merupakan pelanggaran politik. Kasus politik tentunya membutuhkan respons politik. Pemerintah negara lain biasanya akan mengirimkan orang yang memiliki pengaruh besar dan tindakan ini terkadang membuahkan hasil", jelas Pearson.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah Australia tidak konsisten dengan Tiongkok. Menurut Pearson, penjelasan PM Australia yang mengatakan bahwa tindakan yang diambil terhadap Tiongkok didasarkan pada 'kesabaran, strategi, dan konsistensi' bukanlah hal yang layaknya diambil oleh pemerintah.