Jakarta, IDN Times - Hungaria, pada Jumat (28/2/2025), mengumumkan rencana larangan acara Pride atau pawai LGBTQ+ di negaranya. Langkah ini menjadi kebijakan terbaru Perdana Menteri (PM) Viktor Orban yang beraliran konservatif dan menentang LGBTQ+.
Pada 2023, Hungaria sudah melarang toko buku menjual buku bertema LGBTQ+ secara terbuka kepada anak-anak. Pemerintah setempat bahkan sudah menjatuhkan denda sebesar 32 ribu euro (Rp550,4 juta) kepada toko buku karena tidak menutupi sampulnya.
Kepala Staf Kantor PM, Gergely Gulyas, mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mengamandemen konstitusi yang bertujuan melindungi anak-anak di Hungaria dari pengaruh LGBTQ+.
"Konstitusi ini akan diamandemen untuk melidungi fisik, mental dan pengembangan moral anak-anak. Kami melihat perlindungan ini adalah prioritas dari semua hak-hak lain dan hanya ada di bawah hak untuk hidup," terangnya, dikutip TVP World.
Ia menambahkan, amandemen ini berkaitan dengan acara Pride di Hungaria. Ia menyebut bahwa seharusnya tidak ada acara Pride di publik yang sudah ada di Hungaria dalam beberapa dekade terakhir.
Gulyas mengatakan bahwa seharusnya tidak ada negara yang boleh menoleransi acara pawai Pride yang melalui jalanan di pusat kota.
Kepala organisasi non-profit, aHang, Viktor Szaloki mengungkapkan bahwa larangan penyelenggaraan Pride adalah bentuk pelanggaran hak kebebasan berpendapat. Ia menyebut, seluruh warga berhak berkumpul secara bebas dan berekspresi.
Sementara itu, pengorganisir Budapest Pride mengatakan tidak akan mempedulikan larangan tersebut. Mereka mengatakan, peringatan Pride ke-30 tahun di Budapest pada tahun ini akan tetap diselenggarakan.
"Dari dulu sudah ada acara Pride, maka sekarang dan seterusnya acara Pride harus tetap diadakan. Acara seperti Pride adalah sebuah bentuk di mana otoritas bersedia terbuka terhadap orang yang berbeda atau mereka berusaha membungkamnya," tuturnya.
Pada Selasa (25/2/2025), Menteri Urusan Uni Eropa (UE) di Hungaria, Janos Boka, sudah meminta seluruh negara anggota UE untuk memberikan akses penuh terhadap antara Komisi Eropa dan organisasi non-profit (NGO).
"Pertanyaannya sekarang ini apakah sudah ada kerangka hukum dan praktik institusional yang memastikan transparansi dan regularitas dari pendanaan NGO. Kami akan membuat dua proposal, yakni salah satunya menginginkan pembatasan akses kontrak ini dan mengadakan kesepakatan antara Komisi Eropa dengan NGO," ungkap Boka, dilansir Politico.
Ia juga menginginkan Dewan Eropa bekerja sama dengan Komisi Eropa untuk membangun sistem transparansi di seluruh negara anggota UE. Dengan ini, negara dan warga di Eropa dapat melihat kontraknya, berkonsultasi, dan menilai sendiri.