Hungaria Siapkan Kebijakan yang Bakal Melemahkan Pengaruh Uni Eropa

Keputusan ini sudah disetujui oleh 130 dari 234 anggota parlemen Hungaria yang didominasi oleh Partai Fidesz. Sementara, hanya ada 50 anggota parlemen yang menolak proposal yang diajukan partai pimpinan PM Viktor Orban tersebut, dilaporkan dalam RFE/RL.

Pihak Partai Fidesz mengungkapkan, anggota parlemen Eropa seharusnya dipilih dari parlemen nasional daripada dipilih dari pemilih di negara yang bersangkutan, seperti kebijakan yang diterapkan UE saat ini. 

"Demokrasi di Eropa akan menghadapi jalan buntu, seperti kebijakan yang diterapkan parlemen Eropa saat ini. UE harus berubah karena ini tidak disiapkan untuk menghadapi tantangan pada masa saat ini," tulis dalam resolusi tersebut. 

Persetujuan dari parlemen Hungaria ini di tengah pemblokiran pencairan dana bantuan pemulihan dari UE. Pasalnya, blok itu menilai demokrasi yang diterapkan di Hungaria tidak sesuai dengan standar dan implementasi yang seharusnya dimiliki anggota UE. 

Pemerintah Hungaria sudah menggunakan pendekatan yang lebih lunak demi mendapatkan pendanaan dari Uni Eropa. Sebab, Hungaria sangat membuthkan dana tersebut di tengah melemahnya mata yang Hungaria terhadap dolar dan euro. Sementara, Hungaria juga sudah mengalami lonjakan inflasi tertinggi dalam 25 tahun terakhir, dilansir Associated Press. 

Akan tetapi, resolusi yang berupaya untuk membatasi kekuatan parlemen Eropa untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri ini justru dapat menghambat pencairan dana bantuan kepada Hungaria sendiri. 

PM Orban selama ini menyebut Hungaria sebagai negara yang menganut iliberal democracy. Hal ini digaungkan untuk melindungi nilai-nilai Kristiani Eropa yang terancam oleh elit kosmopolitan di Brussels. Bahkan, ia tak jarang menggunakan ucapan antisemitik dalam kampanye politiknya. 

Sementara resolusi yang diajukan parlemen ini juga menginginkan agar UE mengakui budaya dan akar Kristiani. Selain itu, kebijakan itu juga melarang blok tersebut untuk kembali menerima utang di masa yang akan datang, dilaporkan Euronews. 

Pemersatuan antaranggota ini, yang sesuai dalam jalur, Eropa seharusnya dihapus dalam perjanjian Uni Eropa. Sedangkan konteks Kristiani Eropa seharusnya disematkan dalam perjanjian sesuai dengan basis integrasi Eropa.