Indonesia Kecewa Taliban Masih Kikis Hak Perempuan Afghanistan

20 Feb 2024, 07:16 WIB

Pengungsi naik pesawat meninggalkan Afghanistan, dalam gambar handout terbaru tanpa tanggal (ANTARA FOTO/Staff Sgt. Brandon Cribelar/U.S. Air Force /Handout via REUTERS)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyesalkan terdapat 50 dekrit Taliban Afghanistan yang mengikis hak-hak perempuan, sejak berkuasa pada Agustus 2021. Hal ini Retno sampaikan di pertemuan PBB terkait dengan kondisi Afghanistan yang digelar di Doha, Qatar, Senin (19/2/2024).

"Indonesia juga merujuk laporan UN Women yang mengatakan sejak berkuasa Agustus 2021, terdapat 50 dekrit Taliban yang mengikis hak-hak perempuan. Dan dekrit-dekrit tersebut tidak ada yang dibatalkan sampai saat ini," kata Retno, dalam keterangannya, Selasa (20/2/2024).

Retno menegaskan, Indonesia setia memperjuangkan isu perempuan di Afghanistan. PBB, disebutnya, harus berkoordinasi dengan OKI demi bisa mewujudkan dihormatinya hak perempuan di sana.

"Indonesia menyarankan isu perempuan harus terus disertakan sebagai salah satu prioritas dalam engagement komunitas internasional dengan Taliban. Dalam isu ini, penting bagi PBB untuk terus melakukan koordinasi dengan OKI," ujar Retno.

1. PBB rilis laporan soal situasi Afghanistan

Kehadiran Retno di pertemuan ini atas undangan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membahas perkembangan di Afghanistan. Pada 16 Maret 2023, DK PBB telah meng-adopsi Resolusi 2679 (2023) yang meminta Sekjen PBB mempersiapkan independent assessment mengenai Afghanistan untuk disampaikan ke DK PBB tidak lebih dari 17 November 2023. Asesmen tersebut telah selesai dilakukan dan disampaikan ke DK PBB pada 9 November tahun lalu.

"Laporan tersebut menyampaikan situasi Afghanistan saat ini, prioritas kunci yang dapat dilakukan, dan rekomendasi termasuk bagaimana melakukan engagement, serta bagaimana dapat membantu rakyat Afghanistan," kata Retno.

2. Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang hadir

Pertemuan di Doha melibatkan negara-negara yang selama ini aktif dalam isu Afghanistan, termasuk Indonesia dan menjadi satu-satunya wakil ASEAN.

"Dari ASEAN hanya Indonesia. Dari Asia terdapat beberapa negara lain seperti China, Jepang, India, Pakistan dan juga negara-negara yang berbatasan dengan Afghanistan," kata Retno.

3. Indonesia menyambut baik laporan Sekjen PBB

Sementara itu, Indonesia menyambut baik Laporan Sekjen PBB mengenai situasi Afghanistan. Indonesia juga mencatat laporan mengenai situasi hak-hak perempuan Afghanistan yang disiapkan oleh UN Women, IOM dan juga UNAMA.

Indonesia juga mencatat respons yang diberikan oleh Taliban atau De Facto Authority (DFA) terhadap dua laporan tersebut.

"Dari laporan dan respons Taliban, tampak terdapat gap cukup lebar antara apa yang diharapkan masyarakat internasional dan stakeholders lainnya dengan dilakukan oleh DFA/Taliban saat ini. Dengan demikian, tantangan utama adalah bagaimana menjembatani gap tersebut," tutur Retno.