Indonesia-Malaysia Dukung Bahasa Melayu Jadi Bahasa Kedua Asean

Pengumuman perdana menteri itu menimbulkan beberapa pertanyaan, seperti apa arti ‘bahasa kedua’ bagi ASEAN? Apa signifikansinya, implikasinya, dan bagaimana reaksi negara-negara anggota ASEAN terhadap hal tersebut?

Untuk Malaysia, bahasa Melayu dikatakan sebagai bahasa yang digunakan secara luas di kawasan itu, dengan sekitar 45,8 persen penduduk ASEAN berbicara dalam berbagai bentuk bahasa Melayu.

Ini adalah bahasa resmi di empat negara Asia Tenggara, yakni Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura, dan dituturkan di delapan negara Asean, yaitu Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Kamboja.

Bahasa Melayu juga ditemukan di bagian lain dunia seperti Sri Lanka, Timor-Leste, Kepulauan Cocos, dan Pulau Christmas.

Upaya Malaysia tersebut mendapat dukungan dari Indonesia. Kedua negara terus bekerja sama mengangkat status Bahasa Melayu dan mengatakan ini akan meningkatkan peluang menjadikannya sebagai bahasa ASEAN dan internasional.

“Usulan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dimulai selama beberapa dekade di tingkat daerah dan Indonesia telah menjadi teman dalam memperjuangkan perjuangan selama hampir 50 tahun,” kata Ketua Dewan Gubernur Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Datuk Seri Awang Sariyan, dikutip dari Malaymail.

Sebagai informasi, ASEAN adalah kelompok regional yang mempromosikan kerja sama ekonomi, politik, keamanan dan sosial budaya di antara sepuluh anggotanya. ASEAN terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Myanmar, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Lebih dari 1.000 bahasa digunakan di sepuluh negara ini.

Ini bukan kali pertama Malaysia mengusulkan penggunaan Bahasa Melayu di tingkat kawasan Asia Tenggara.

Pada 2011, Tan Sri Rais Yatim yang saat itu menjabat Menteri Informasi, Komunikasi dan Kebudayaan, mengusulkan bahasa Melayu menjadi ‘bahasa resmi’ di Asia Tenggara, sementara Ismail Sabri, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Konsumerisme mengatakan bahasa Melayu bisa menjadi lingua franca dari ASEAN.

Mantan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, juga telah mengajukan proposal serupa agar bahasa Melayu menjadi 'bahasa utama dan resmi' ASEAN pada 2017.

Namun, Ismail Sabri kali ini menggunakan istilah ‘bahasa kedua’ dan bukan ‘bahasa resmi’.

“Perdana menteri mungkin mencoba membuat ini ‘lebih enak’ daripada saran sebelumnya dari Najib,” kata ketua peneliti Asean Studies Center, Joanne Lin Weiling, dari ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Ia menambahkan bahwa Najib bercita-cita agar bahasa Melayu menjadi lingua franca global dan bahasa resmi ASEAN pada 2050, tetapi ini tidak mendapat daya tarik, sebuah tanda bahwa negara-negara anggotanya tidak memiliki aspirasi yang sama.