Indonesia Minta Taliban Buka Akses Pendidikan Bagi Perempuan

04 Jan 2023, 15:53 WIB

Pengungsi anak-anak menunggu penerbangan berikutnya setelah didaftarkan di Bandara Internasional Hamid Karzai, di Kabul, Afghanistan, Kamis (19/8/2021). Gambar diambil 19 Agustus 2021 (ANTARA FOTO/1stLt. Mark Andries/U.S. Marine Corps/Handout via REUTERS)

Jakarta, IDN Times - Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam dan kekecewaan atas keputusan Taliban menangguhkan akses pendidikan ke jenjang kuliah bagi perempuan Afghanistan.

“Pendidikan adalah hak asasi yang mendasar, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Indonesia senantiasa mendesak Taliban untuk menyediakan akses seluas-luasnya terhadap pendidikan untuk perempuan,” demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI, di akun Twitter @kemlu_RI, Rabu (4/1/2023).

Indonesia sangat yakin bahwa partisipasi perempuan dalam segala bidang kehidupan masyarakat Afghanistan sangat penting bagi terwujudnya Afghanistan yang damai, stabil, dan sejahtera.

1. Menlu Retno sempat berkomunikasi dengan eks Presiden Afghanistan

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi baru-baru ini berkomunikasi dengan mantan Presiedn Afghanistan, Hamid Karzai. Salah satu itu yang dibicarakan adalah situasi terkini di Afghanistan.

Retno juga melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Pakistan dan Turki untuk membicarakan hal yang sama.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung hak perempuan di Afghanistan,” cuit Retno melalui akun Twitter-nya.

2. Taliban tak bergeming dikecam dunia internasional

Pasukan Taliban berpatroli di sebuah landasan sehari setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dari Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afganistan, Selasa (31/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer.

Arab Saudi dan Qatar mendesak Taliban segera membatalkan keputusan pelarangan perempuan untuk berkuliah.

Saudi bahkan menilai larangan perempuan untuk berkuliah sangat memprihatinkan, dan membuat heran semua negara Islam, terutama negara Teluk.

Kementerian Luar Negeri Saudi mengaku terkejut dan menyesali keputusan Taliban yang melarang perempuan menuntut ilmu di jenjang tertinggi.

“Kami akan terus mendesak agar Taliban membatalkan aturan tersebut. Keputusan ini sangat bertentangan soal kewajiban terkait hak perempuan," demikian keterangan Saudi.

3. Carut marut pendidikan di Afghanistan

Sejak Taliban berkuasa di Afghanistan, kebijakan terhadap pendidikan menjadi salah satu masalah yang mendapat perhatian luas. Mereka mengizinkan anak perempuan bersekolah sampai kelas enam, tetapi berupaya mencegah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Mantan Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan, Abdul Baqi Haqqani, sempat mengizinkan perempuan kuliah, meskipun dengan syarat yang ketat, yakni mengenakan penutup wajah dan mematuhi aturan pemisahan dengan laki-laki.

Namun pada Oktober, Haqqani digantikan oleh tokoh garis keras, Nida Mohammad Nadim. Ia menentang kebijakan perempuan yang mengenyam pendidikan.

Kebijakan Taliban ini diprediksi akan memengaruhi ekonomi Afghanistan, yang banyak mengandalkan bantuan dari luar negeri. Para penyumbang dana di sektor pendidikan bahkan dikabarkan sudah menarik bantuan mereka.