Indonesia Sampaikan Pengalaman Kelola Lahan Gambut di COP 25

Wakil Menteri LHK Alue Dohong menyampaikan intervensi dalam sesi lahan gambut ini. Dia mengatakan bahwa Indonesia merasa bangga menjadi bagian dari negara sponsor resolusi UNEA-4, yaitu sidang umum PBB soal lingkungan berkaitan dengan pengelolaan lahan gambut.

“Indonesia bersama Republik Demokratik Kongo dan Peru mempromosikan perlunya kolaborasi, membangun kapasitas, interaksi sains dan kebijakan, kemajuan teknologi, praktis terbaik dan aksi terkoordinasi melalui pembentukan ITPC,” kata Alue Dohong.

“Indonesia mengapresiasi kerja sama yang telah lama dilaksanakan oleh Indonesia dan
Norwegia  yang telah dilaksanakan dengan prinsip mutual trust dan mutual respect dan Indonesia meminta bagaimana dana yang masih tersedia dari Letter of Intent (LoI) dapat segera dimanfaatkan," kata Wamen Alue Dohong.

Dia sampaikan hal ini kepada Ola Elvestuen, Menteri LH dan Iklim Norwegia, pada pertemuan bilateral kedua negara pada Senin pagi 9 Desember  2019 waktu Madrid, di sela-sela pertemuan UNFCCC COP25. Wamen  menambahkan bahwa Indonesia telah memfasilitasi penggunaan dana LoI dengan membentuk  Badan  Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang akan mengelola dana-dana lingkungan (environmental funds), termasuk dana Result-Based Payments (RBP) yang telah disepakati dalam LoI.   

Namun demikian Indonesia merasa proses verifikasi oleh verifikator independen dari Norwegia berlangsung cukup lama terhadap capaian Indonesia menurunkan emisi, khususnya yang telah dilaporkan sebesar 4,8 juta ton CO2e pada periode 2106-2017.

Menteri Ola merespons permintaan Indonesia tersebut secara tidak spesifik, menyatakan bahwa Norwegia masih melakukan finalisasi atas mekanisme verifikasi yang akan dilakukan dan segera akan membahas dengan Indonesia. Ditambahkan bahwa tahun depan merupakan 10 tahun kerja sama sejak LoI ditandatangani pada 2010.   

Pihak Norwegia bahwa kedua negara telah banyak melakukan upaya untuk menyepakati dan melakukan standardisasi penghitungan pengurangan emisi yang menjadi basis penggunaan dana LoI.
 
Wamen LHK merespons pembicaraan terkait 10 tahun LoI. “Kita perlu melakukan selebarasi 10 tahun kerja sama Indonesia-Norwegia dengan menunjukkan capaian
kerja sama kita kepada dunia. Memasuki satu dasawarsa kerja sama ini, Indonesia dan Norwegia perlu menunjukkan upaya peningkatan penurunan emisi dari sektor lahan melalui gambut dan mangrove," kata Wamen.

Pembentukan ITPC dimaksudkan untuk mengurangi emisi dan perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia dan negara anggota lainnya.
 
Wamen LHK menyetujui gagasan Norwegia untuk memobilisasi dana REDD+, tidak hanya
bergantung pada LoI dengan Norwegia sehingga partisipasi banyak pihak akan memperkuat upaya bersama dalam mengatasi perubahan iklim dunia.

Diskusi di COP 25 menggarisbawahi peran hutan untuk menurunkan emisi. Norwegia menyampaikan kegiatan yang terkait dengan perbaikan kerusakan hutan atau upaya
mempertahankan hutan alam masih menjadi fokus Norwegia dalam bekerja sama dengan banyak negara, termasuk Indonesia.

Selanjutnya Wamen menyatakan bahwa pada dasarnya Indonesia dan Norwegia telah
menyapakati perlunya pelibatan sektor swasta (non-state actors) dalam pencapaian NDC
sebagaimana disampaikan oleh Menteri Ola.  

Laksmi Dhewanthi, Staf Ahli Menteri bidang Industri dan  Perdagangan Interbasional,
menambahkan  bahwa kedua negara perlu menyepakati tata waktu yang jelas untuk
mengoperasionalisasikan BPDLH dalam mengelola dana RBP dari LoI Indonesia-Norwegia
sehingga penyaluran dan penggunaan dana tersebut dapat segera direalisasikan untuk
meningkatkan kinerja REDD+ di Indonesia.

Wamen LHK menyampaikan bahwa saat ini Presiden menginginkan adanya efisiensi dan
efektivitas operasionalisasi kegiatan pembangunan di segala bidang. Bahkan Presiden RI
menggagas adanya Omni Bus law untuk mengurai dan menyederhanakan proses-proses birokrasi dan investasi.