Indonesia Tegaskan Mandat PBB Harus Jadi Dasar Perdamaian Gaza

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk berperan aktif dalam implementasi perdamaian Gaza, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan pemelihara perdamaian di bawah mandat PBB. Langkah ini dinilai penting untuk membantu menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah yang masih rapuh akibat konflik panjang.

“Kami mendukung langkah nyata menuju perdamaian, namun pelaksanaannya harus berada di bawah mandat resmi PBB atau mekanisme lain yang sah. Kejelasan mandat sangat penting agar proses ini memiliki legitimasi dan dapat diimplementasikan secara efektif,” ujar Menlu Sugiono dalam pernyataan Kemlu RI, Selasa (4/11/2025).

Kehadiran pasukan penjaga perdamaian diharapkan mampu memantau pelaksanaan gencatan senjata, membantu perlindungan terhadap warga sipil, serta mendukung proses rekonstruksi infrastruktur vital di Gaza. Indonesia menegaskan bahwa keterlibatan ini bukan sekadar simbol solidaritas, melainkan komitmen nyata untuk mendukung perdamaian yang berkelanjutan.

Langkah tersebut juga mencerminkan posisi diplomatik Indonesia yang konsisten mendukung penyelesaian konflik melalui jalur damai, sekaligus menunjukkan peran aktif negara ini dalam menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah.

Selain fokus pada mandat internasional, Indonesia juga menekankan pentingnya koordinasi antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Sinergi politik dan diplomasi antaranggota OKI dianggap krusial agar inisiatif perdamaian untuk Palestina tidak berjalan sendiri-sendiri.

Pertemuan di Istanbul yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, turut dihadiri oleh para menteri dari Arab Saudi, Pakistan, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Para peserta membahas langkah-langkah konkret untuk memperkuat efektivitas gencatan senjata serta mempercepat rekonstruksi Gaza.

Dengan koordinasi yang kuat di antara negara-negara anggota OKI, diharapkan terbentuk rencana perdamaian yang selaras dan berkelanjutan, yang sejalan dengan tujuan mewujudkan solusi dua negara dan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina.

Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara (two-state solution) sebagai satu-satunya jalan damai untuk mengakhiri konflik Israel–Palestina. Solusi ini dianggap paling realistis untuk menjamin hak rakyat Palestina sekaligus menjaga stabilitas regional di kawasan Timur Tengah.

Sebagai negara dengan posisi diplomatik kuat di dunia Islam, Indonesia berupaya menjadi jembatan komunikasi antara negara-negara yang memiliki pengaruh besar dalam isu Timur Tengah. Langkah ini sejalan dengan semangat konstitusi Indonesia yang menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan bagi semua bangsa.

Melalui pendekatan diplomatik yang aktif dan terukur, Indonesia ingin memastikan bahwa setiap proses menuju perdamaian di Gaza tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar membawa perubahan positif bagi kehidupan rakyat Palestina.