Infeksi COVID Melonjak, Austria Lockdown Penuh!

Wabah COVID-19 yang telah menghancurkan layanan kesehatan dan ekonomi di banyak negara, sudah mulai berkurang drastis ketika anti-virus ditemukan dan kemudian banyak orang divaksinasi.

Namun, masih banyak orang yang meragukan vaksin, termasuk sebagian masyarakat Austria. Keraguan vaksin dibawa oleh kelompok partai sayap kanan negara tersebut, yang wakilnya terbesar ketiga di parlemen.

Dilansir Al Jazeera, Kanselir Alexander Scallenberg dalam jumpa persnya mengatakan "kami belum berhasil meyakinkan cukup banyak orang untuk divaksinasi." Dia juga menyalahkan mereka yang menolak divaksin karena berdampak pada sistem kesehatan negara.

"Sangat menyakitkan bahwa tindakan seperti itu (penguncian) masih harus diambil," kata Kanselir.

Dalam jumpa pers tersebut, dia juga mengumumkan negaranya akan mulai memberlakukan penguncian penuh mulai pada hari Senin, pekan depan.

Dominic Kane yang melaporkan untuk Al Jazeera menjelaskan bahwa alasan utama Austria mengambil keputusan penguncian penuh adalah karena banyak dari wilayah tersebut mengalami lonjakan infeksi yang mencapai empat digit. 

Menurut Kane, infeksi baru telah mencapai lebih dari 1.000 kasus per 100.000 orang. Bagi banyak politisi Austia, itu adalah jumlah yang terlalu banyak.

Hanya saja, keputusan untuk memberlakukan penguncian penuh membuat pemerintah yang didominasi konservatif saat ini, akan mengalami keretakan hubungan dengan koalisi, yakni partai Hijau.

Menurut BBC, Menteri Kesehatan Austria Wolfgang Muckstein mengatakan pemberlakukan penguncian adalah "upaya terakhir." Itu karena infeksi baru telah menembus rekor dengan 15.809 kasus dilaporkan hanya dalam waktu 24 jam terakhir.

Dengan penguncian penuh, maka warga Austria akan kembali didorong untuk bekerja dari rumah. Toko-toko tidak penting akan kembali ditutup. Namun sekolah akan tetap dibuka untuk anak-anak yang membutuhkan pembelajaran tatap muka.

Austria telah mengalami empat gelombang wabah virus corona. Kanselir mengatakan "kami tidak menginginkan gelombang kelima (datang)," katanya usai bertemu dengan semua gubernurnya.

"Kami juga tidak menginginkan gelombang keenam atau ketujuh. Ini sangat menyakitkan,: tambahnya.

Penguncian penuh tersebut kemungkinan akan dilakukan selama 20 hari.

Vaksinasi bukanlah hal yang wajib di Austria. Namun menurut pemerintah, terlalu banyaknya kekuatan hasutan serta berita palsu, semakin banyak orang yang menolak untuk divaksin.

Karenanya, pemerintah akan mewajibkan vaksinasi mulai bulan Februari tahun depan dan mereka yang tidak mau divaksin akan dikenai denda.

Pengumuman dari pemerintah itu telah memicu kemarahan dari publik Austria, khususnya dari pihak sayap kanan. Dilansir Reuters, Herbert Kickl, salah satu pemimpin partai oposisi mengatakan dalam sebuah unggan media sosial, bahwa "Mulai hari ini Austria adalah kediktatoran." Kickl sendiri saat ini diketahui positif terinfeksi COVID-19.

Sebelum Austria, Belanda adalah negara Eropa yang mulai menerapkan penguncian namun secara parsial. Belanda juga melihat infeksi virus corona mengalami lonjakan di wilayahnya sehingga harus memilih untuk menerapkan langkah-langkah antisipasi.

Tetangga Austria, yakni Jerman, di beberapa wilayahnya juga dilaporkan mengalami lonjakan infeksi COVID-19. Kanselir Angela Merkel telah mengumumkan serangkaian pembatasan baru pada kehidupan publik bagi orang-orang yang belum mendapatkan vaksin.

Dilansir Sky News, Jens Spahn yang menjabat Menteri Kesehatan Jerman juga mengisyaratkan bahwa negaranya dalam mengikuti Austria dalam melakukan penguncian penuh.

Spahn mengatakan "kami sekarang berada dalam situasi ... di mana kami tidak dapat mengesampingkan apa pun. Kami berada dalam keadaan darurat nasional."

Jerman adalah negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Jika Jerman akan kembali melakukan penguncian penuh seperti tetangganya, itu akan kembali merontokkan perkembangan ekonomi yang sedang mulai mekar di benua tersebut.