Ingatkan Bahaya Tarif Resiprokal AS, PM Singapura Tuntut Dunia Waspada
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong angkat bicara soal tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS). Wong mengatakan, Singapura harus waspada terhadap bahaya yang akan datang.
Dalam videonya, Wong menuturkan, Singapura harus bersiap menghadapi guncangan yang akan lebih banyak datang ke depannya.
"Kita harus waspada terhadap bahaya yang sedang berkembang di dunia. Lembaga-lembaga global semakin melemah, norma-norma internasional juga semakin terkikis," ucap Wong dalam video yang ia bagikan di akun media sosialnya, Jumat (4/4/2025).
Menurutnya, akan semakin banyak negara yang bertindak berdasarkan kepentingan pribadi saat ini. Bahkan, bisa menggunakan kekerasan atau tekanan untuk mencapai keinginan mereka. "Ini adalah kenyataan pahit dunia kita saat ini," ujar Wong.
1. Dunia memasuki fase proteksionis dan berbahaya
Tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada Kamis lalu digambarkan sebagai 'perubahan besar dalam tatanan global'. Wong menekankan, dengan langkah tersebut era globalisasi berbasis aturan dan perdagangan bebas telah berakhir.
Menurutnya, dunia memasuki fase baru yang lebih sewenang-wenang, proteksionis dan berbahaya.
"Selama beberapa dekade, AS merupakan landasan bagi ekonomi pasar bebas dunia. AS memperjuangkan perdagangan bebas, dan memimpin upaya untuk membangun sistem perdagangan multilateral, yang ditopang oleh aturan dan norma yang jelas, di mana negara-negara dapat memperoleh manfaat yang saling menguntungkan melalui perdagangan," katanya.
Baginya, sistem Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membawa stabilitas dan kemakmuran bagi dunia, termasuk bagi AS sendiri. Wong mengakui sistemnya tidak sempurna bahkan Singapura dan beberapa negara lain menyerukan reformasi untuk memperbarui aturan dan membuat sistem menjadi lebih baik.
"Namun, yang dilakukan AS saat ini bukanlah reformasi. AS mengabaikan seluruh sistem yang telah diciptakannya. Pendekatan barunya berupa tarif resiprokal ini, negara demi negara, merupakan penolakan total terhadap kerangka kerja WTO," ujar Wong menegaskan.