Inggris Akan Lanjut Kirim Pencari Suaka ke Rwanda Meski Dijegal MA

Pada Rabu (15/11/2023), MA menghalangi kesepakatan antara Inggris dan Rwanda terkait masalah deportasi pencari suaka ilegal. Lima hakim dengan suara bulat menyatakan, kebijakan deportasi itu tidak sesuai dengan kewajiban internasional Inggris.

Para hakim sepakat Rwanda bukan negara ketiga yang aman. Bahkan, Kigali diyakini dapat memulangkan secara paksa ke tempat asal para pencari suaka usai dideportasi dari Inggris.

Namun pada Kamis, dilansir VOA News, pemerintah mengatakan bakal membuat aturan baru agar tetap dapat melanjutkan mengirim pencari suaka ilegal ke Rwanda.

Aturan tersebut adalah UU darurat yang menetapkan Rwanda sebagai negara yang aman. Menteri Dalam Negeri James Cleverly juga mengatakan, aturan baru dapat disetujui dalam hitungan hari, bukan minggu atau bulan.

Cleverly menjelaskan, di dalam UU dimuat perjanjian yang mengikat secara hukum, bahwa Rwanda tidak bisa mendeportasi pencari suaka yang dikirim dari Inggris.

Dilansir Al Jazeera, PM Sunak mengatakan tujuan aturan baru adalah memastikan mayarakat tidak dapat menunda penerbangan lebih lanjut dengan mengajukan gugatan sistemik ke pengadilan dalam negeri, serta menghentikan kebijakan pemerintah yang berulang kali diblokir.

Inggris bersikeras, kesepakatan suaka dengan Rwanda sangat penting untuk mencegah imigrasi ilegal yang masuk dengan melintasi Selat Prancis menggunakan perahu karet.

"Namun, kami telah menghabiskan beberapa bulan terakhir untuk merencanakan segala kemungkinan dan kami tetap berkomitmen penuh untuk menghentikan perahu-perahu tersebut," ujar Sunak, menanggapi putusan MA.

Ada keraguan UU darurat dapat disetujui secara cepat oleh parlemen.

Dilansir The Guardian, hal itu disebabkan perlu dukungan lintas partai yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam waktu cepat di kasus ini.

Juru bicara PM Sinak mengatakan, pemerintah akan mendesak anggota parlemen dan rekan-rekannya untuk mendukung UU tersebut. 

"Kami yakin kami bertindak untuk memenuhi keinginan masyarakat, dan kami yakin parlemen ingin menghormatinya, tapi jelas mereka akan bisa memeriksa detailnya," kata juru bicara pemerintah.

Direktur Dewan Pengungsi dan Pengasingan Eropa (ECRE), Catherine Woolard, mengatakan situasi pengungsi di Inggris masih sangat berbahaya.

"Pemerintah (Inggris) diharapkan menghormati keputusan MA, jika tidak maka ini akan menjadi krisis supremasi hukum, bukan sekedar isu politik," kata Woolard.