Ingin Tingkatkan Angka Kelahiran, China Perketat Larangan Aborsi

Dilansir dari The Guardian, kebijakan mengurangi tindakan aborsi merupakan cara China untuk mengembalikan angka kelahiran anak yang sedang mengalami penurunan. 

China juga memberlakukan langkah-langkah ketat yang bertujuan mencegah aborsi, termasuk selektif dalam jenis kelamin. Otoritas kesehatan pada 2018 memperingatkan bahwa aborsi untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan berbahaya bagi tubuh perempuan dan berisiko menyebabkan kemandulan.

Dewan Negara Bagian mengatakan pedoman baru bertujuan untuk meningkatkan akses keseluruhan perempuan ke layanan kesehatan pra-kehamilan. Beberapa peneliti mengidentifikasi rendahnya angka kelahiran sebagai permasalahan China dalam beberapa dekade ke depan. 

Data Komisi Kesehatan Nasional menunjukan, pada 2014-2018 rata-rata terjadi 9,7 juta aborsi setiap tahunnya, naik sekitar 51 persen dari rata-rata yang terjadi sepanjang 2009-2013, meskipun ada relaksasi kebijakan keluarga
berencana pada 2015 lalu.

Data tersebut tidak merinci berapa banyak tindakan aborsi untuk alasan medis.

China tetap menjadi negara terpadat di dunia, tetapi sensus terakhir menunjukkan
pertumbuhan populasi dari 2011 hingga 2020 lalu adalah yang paling lambat sejak 1950-an dan diperkirakan akan lebih melambat beberapa tahun ke depan. 

Inisiatif kebijakan terbaru menyoroti kekhawatiran China tentang tingginya jumlah aborsi, yang telah didorong oleh kebijakan keluarga berencana. Selama beberapa dekade terakhir, penghentian telah digunakan bersamaan dengan kontrasepsi serta sterilisasi untuk menjaga pertumbuhan populasi.

Menurut statistik pemerintah setempat, dokter di China melakukan 336 juta aborsi pada 1971 hingga 2013 lalu.

Aborsi selektif jenis kelamin adalah hal yang biasa, yang berarti China telah
mengalami ketidakseimbangan gender yang besar dengan selisih 30 juta lebih banyak laki-laki dibanding perempuan.

Pergeseran ke arah lebih banyak batasan pada aborsi telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

Provinsi Jiangxi mengeluarkan pedoman pada 2018 yang menetapkan bahwa perempuan hamil lebih dari 14 minggu harus menandatangani persetujuan dari tiga profesional medis sebelum melakukan penghentian.

Beberapa bulan lalu, pemerintah China telah mengubah Undang-Undang Keluarga Berencana yang memperbolehkan setiap pasangan suami istri memiliki maksimal 3 anak.

Sebelumnya, Negeri Tirai Bambu menerapkan kebijakan yang begitu ketat soal kelahiran, sehingga sebagian besar dari mereka memilih untuk melakukan aborsi. Akibat dari regulasi tersebut, diperkirakan sebanyak 20 juta bayi perempuan hilang dari populasi antara periode 1980-2010.

Pada 2015 lalu, kebijakan tersebut mulai dilonggarkan untuk pertama kalinya, yang memungkinkan pasangan suami istri memiliki maksimal dua anak, karena pemerintah  mulai khawatir kehabisan angkatan kerja dari generasi muda. 

Data juga menunjukkan bahwa orang berusia 60 tahun ke atas (sekitar 264 juta warga) menyumbang 18,7 persen dari populasi negara pada 2020 lalu, hampir enam persen lebih banyak daripada 2010 lalu. Sementara, populasi usia kerja di negara itu turun menjadi 63,3 persen pada 2020 lalu, dari 70,1 persen di satu dekade lalu.

Amandemen terbaru mencakup sejumlah langkah yang bertujuan mendorong pasangan untuk memiliki lebih banyak anak.

Dalam pernyataannya, pemerintah Tiongkok akan meluncurkan langkah-langkah yang mendukung dalam hal keuangan, perpajakan, asuransi, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan dengan tujuan meringankan beban keluarga dalam hal melahirkan anak, pengasuhan anak, serta pendidikan.