Penduduk lokal menyiapkan bom molotov untuk mempertahankan kota, setelah Rusia meluncurkan operasi militer besar besaran terhadap Ukraina, di Uzhhorod, Ukraina, Minggu (27/2/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Serhii Hudak.
Dilansir dari laman Kementerian Luar Negeri China, Senin (27/2/2023), poin pertama yang diusulkan China adalah menghormati kedaulatan semua negara.
“Hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk tujuan dan prinsip Piagam PBB, harus dipatuhi. Kedaulatan, kemerdekaan dan keutuhan wilayah semua negara harus ditegakkan secara efektif. Semua negara, besar atau kecil, kuat atau lemah, kaya atau miskin, adalah anggota komunitas internasional yang setara," sebut Kemlu China.
"Semua pihak harus bersama-sama menjunjung tinggi norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional dan mempertahankan kejujuran dan keadilan internasional. Penerapan hukum internasional yang setara dan seragam harus dipromosikan, sementara standar ganda harus ditolak."
Yang kedua, meninggalkan mentalitas Perang Dingin. China menyebut bahwa keamanan suatu negara tidak boleh dikejar dengan mengorbankan orang lain. Keamanan suatu kawasan tidak boleh dicapai dengan memperkuat atau memperluas blok militer.
“Semua pihak harus mengikuti visi bersama, komprehensif, kooperatif, dan berkelanjutan dan meningat perdamaian jangka panjang dan stabilitas dunia,” lanjut pernyataan itu.
Ketiga, menghentikan permusuhan. Konflik dan perang tidak menguntungkan siapa pun. Semua pihak harus rasional dan menahan diri.
Keempat, melanjutkan pembicaraan damai. China menegaskan bahwa dialog dan negosiasi adalah satu-satunya solusi yang layak untuk krisis Ukraina.