Ini 4 Fokus Diplomasi Indonesia di 2023

Per 1 Januari 2023, Indonesia resmi memegang tampuk keketuaan ASEAN. Keketuaan ASEAN 2023 mengambil tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”.

“Dengan ASEAN Matters, Indonesia bertekad menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyat ASEAN and beyond,” kata Retno, dalam PPTTM, Rabu (11/1/2023) kemarin.

Dalam kaitan ini, maka masa depan ASEAN mulai harus disiapkan untuk menyongsong ASEAN 2045. Retno menegaskan, sentralitas ASEAN harus diperkuat agar mampu menjaga perdamaian, stabilitas, kemakmuran di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Kerja sama penanganan kejahatan lintas batas penting diperkuat, demikian juga dengan ASEAN Human Rights Dialogue.

“Melalui sub-tema Epicentrum of Growth, Indonesia bertekad untuk terus menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. The history and the story of ASEAN are always related to economy,” tutur Retno.

Di bidang ekonomi, walaupun berada di tengah ancaman resesi, ekonomi Asia Tenggara diperkirakan masih lebih baik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi ASEAN akan mencapai 4,7 persen pada 2023.

Untuk isu Myanmar, sesuai Lima Poin Konsensus dan keputusan KTT ASEAN di Phnom Penh, Indonesia akan melakukan engagement dengan semua stakeholders.

“Hanya melalui engagement dengan semua stakeholders, maka mandat 5PC mengenai fasilitasi bagi terciptanya dialog nasional dapat dilakukan. Kolaborasi dengan Utusan Khusus Sekjen PBB akan terus dilakukan,” ujar dia.

Indonesia juga meminta agar akses kepada semua stakeholders diberikan untuk Sekjen ASEAN dan AHA Centre, agar mereka dapat melanjutkan misi bantuan kemanusiaan.

“Keketuaan Indonesia juga akan memastikan bahwa pembangunan komunitas ASEAN akan tetap menjadi fokus utama. Isu Myanmar tidak akan dibiarkan menyandera proses penguatan pembangunan komunitas ASEAN,” tegas Retno.

Prioritas diplomasi Indonesia selain keketuaan ASEAN 2023 adalah finalisasi Perjanjian Batas Laut Teritorial dengan Malaysia di segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian Selatan.

Presiden dan PM Malaysia sudah berkomitmen untuk menandatangani pada tahun ini, perundingan penetapan batas Landas Kontinen dengan Filipina; dan perundingan teknis dengan Palau untuk memperoleh kesepakatan parsial garis batas ZEE di segmen tertentu.

“Kemudian, Indonesia juga memprioritaskan perundingan penegasan batas darat pada unresolved segments yang tersisa dengan Timor-Leste, yaitu Noel Besi-Citrana dan Bijae Sunan-Oben, menyelesaikan Outstanding Boundary Problem dalam penegasan batas darat Indonesia-Malaysia di sektor Timur, khususnya di Pulau Sebatik dan sungai Sinapad-Sesai; dan Reaktivasi forum Joint Border Committee Indonesia-Papua Nugini,” ucap Retno lagi.

Perlindungan WNI menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Portal Peduli WNI versi 2.0 dan versi aplikasi ponsel pinter untuk meningkatkan kualitas layanan publik akan diperkuat.

“Selain itu akan dilakukan percepatan pembangunan koridor migrasi ketenagakerjaan sektor formal yang aman dan teratur, perluasan kerja sama dalam penanganan TPPO, khususnya terkait cyber crimes dan online scams; serta penguatan peran ASEAN dalam isu pelindungan PMI,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024, pembaharuan data WNI di luar negeri akan terus dilakukan, baik di pusat maupun di perwakilan.

“Tugas Kementerian Luar Negeri jelas yaitu memastikan pemenuhan hak politik WNI di luar negeri, dan menjamin akuntabilitas data pemilih luar negeri,” kata Retno.

Retno memaparkan, tahun ini Indonesia juga akan fokus pada akselerasi pemulihan ekonomi nasional, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi hijau, dengan melakukan percepatan penyelesaian perundingan bilateral.

“Diplomasi ekonomi juga akan difokuskan pada penguatan ekonomi hijau, dan akan tetap konsisten memerangi diskriminasi perdagangan internasional,” tegasnya.

Diplomasi, lanjut Retno, juga akan bekerja mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya demi kesejahteraan rakyat.

“Untuk itu, Indonesia akan melanjutkan upaya memperkuat industri hilir. Tanpa pembangunan industri hilir, negara berkembang seperti Indonesia tidak akan dapat melakukan lompatan pembangunan. Kesejahteraan merupakan hak semua negara,” pungkas dia.