Ini Dampak Pengakuan Putin terhadap Kemerdekaan Donetsk dan Luhansk

Hubungan Ukraina-Rusia saat ini berada pada titik terburuknya sejak keruntuhan Uni Soviet pada 1991. Selama merdeka, Ukraina berada di persimpangan pengaruh Rusia dan Eropa yang demokratis.

Pada 2014, Presiden Ukraina pro-Rusia Viktor Yanukovich digulingkan. Rakyat Ukraina muak dengan korupsi warisan Soviet dan ingin negaranya menjadi demokratis, termasuk bergabung dengan Uni Eropa (UE).

Tapi setelah itu, kekacauan terjadi di Ukraina. Sebagian wilayah yang dihuni etnis Rusia melakukan protes antipemerintah. Protes itu didasari atas wacana bahwa pemerintah akan mendiskriminasi etnis Rusia. 

Kremlin melihat bahwa etnis Rusia yang ada di Ukraina nasibnya terancam. Presiden Putin kemudian melancarkan aksi militer dan mencaplok Semenanjung Krimea milik Ukraina, yang sebagian besar dihuni etnis Rusia.

Setelah itu, perang terjadi antara pemberontak di Donetsk dan Luhansk yang didukung Rusia melawan tentara Ukraina. Lebih dari 13 ribu orang tewas, baik itu tentara dan warga sipil.

Sebagian besar Donetsk dan Luhansk, yang luas wilayahnya sekitar 10 ribu kilometer per segi, dikuasai oleh pasukan pemberontak. Mereka mendeklarasikan diri pada 2014 dan sampai saat ini menjadi masalah internal utama bagi Ukraina.

Pemberontak Donetsk dan Luhansk inilah yang jadi duri bagi Ukraina. Steve Gutterman dari RFERL mengatakan, para analis memperkirakan Putin tidak akan melakukan hal yang jauh dengan pengakuan terhadap dua wilayah itu. Faktanya, kini hal itu terjadi.

Selama perang antara tentara Ukraina dengan separatis Donetsk dan Luhansk, Rusia dituduh telah mempersenjatai pasukan pemberontak itu. Namun, Moskow menyangkal tuduhan dan menyatakan tidak terlibat dalam masalah tersebut.

Ketika perang mereda dan gencatan senjata dilakukan, faktanya Rusia adalah kekuatan utama yang membantu Donetsk dan Luhansk.

Reuters melaporkan, bantuan dari Rusia termasuk dukungan intelijen militer, bantuan keuangan, pasokan vaksin COVID-19, bahkan mempermudah syarat mendapatkan paspor Rusia bagi penduduk Donetsk dan Luhansk. Sekitar 800 ribu penduduk yang diduduki pemberontak telah mendapatkan paspor Rusia.

Dengan pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, secara otomatis pengaruh pemerintahan Kiev yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky terhadap dua wilayahnya melemah secara.

Pengakuan kemerdekaan oleh Putin terhadap wilayah pemberontak Ukraina akan membawa implikasi negatif yang lebih besar pada pemerintahan Kiev.

Sejak akhir 2021, Rusia telah menumpuk pasukan di dekat perbatasan Ukraina. Sampai Januari 2022, Washington menyebut jumlah pasukan sekitar 130 ribu tentara.

Memasuki Februari 2022, jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan latihan militer Rusia-Belarus di dekat Ukraina. Diperkirakan saat ini jumlah pasukan Rusia di dekat Ukraina telah mencapai lebih dari 150 ribu tentara.

Tidak ada kabar yang mengatakan pasukan Rusia telah melewati garis perbatasan Ukraina. Moskow juga menegaskan berulang kali mereka tidak akan menginvasi Kiev. Tapi, dengan pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, maka tentara Rusia kini dapat memasuki wilayah Ukraina yang dikuasai pemberontak.

Dilansir The Guardian, ada dua dokumen penting perjanjian yang ditandatangani Putin dengan pemimpin Donetsk dan Luhansk setelah pengakuan tersebut. Salah satu pasal dari dokumen perjanjian itu adalah mengatur "pelaksanaan fungsi pemeliharaan perdamaian oleh angkatan bersenjata Federasi Rusia" di Donetsk dan Luhansk.

Setelah itu, Putin segera menandatangani perintah yang menyatakan pasukan Rusia untuk memasuki Donetsk dan Luhansk dengan alasan pasukan perdamaian. Dilansir RFERL, perintah tersebut akan segera berlaku.

Akan tetapi, belum jelas kapan dan berapa banyak dari ratusan ribu tentara Rusia di dekat perbatasan Ukraina yang akan memasuki wilayah Donetsk dan Luhansk.

Masuknya tentara Rusia ke Donetsk dan Luhansk dengan dalih pasukan perdamaian dapat memicu konflik militer Rusia-Ukraina.

Pasalnya, mantan pemimpin politik Donetsk, Alexander Borodai, bulan lalu mengatakan pasukan pemberontak bisa meminta bantuan tentara Rusia untuk menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk, yang masih berada di bawah kendali tentara Ukraina.

Parlemen Rusia diharapkan melakukan ratifikasi perjanjian Rusia dengan kelompok pemberontak, di bawah perjanjian yang memiliki potensi untuk memberi bantuan militer. Jadi, konflik militer terbuka antara tentara Rusia dan Ukraina bisa terjadi di wilayah timur Ukraina tersebut.

Penduduk di kota Makiivka, 15 kilometer sebelah barat Donetsk yang dikuasai pemberontak, telah melihat kendaraan lapis baja Rusia bergerak sepanjang jalan.

Konvoi besar pengangkut personel lapis baja Rusia dan peralatan lainnya telah melakukan perjalanan selama satu setengah jam, terlihat menuju utara di kota Yasynuvata, yang juga wilayah Donetsk. Meski demikiran belum ada verifikasi independen untuk memastikan bahwa itu pasukan Rusia.

Konflik antara Ukraina dengan pemberontak Donetsk dan Luhanks telah diupayakan untuk diselesaikan. Format Nomardia yang terdiri dari Prancis, Jerman, Ukraina dan Rusia terbentuk untuk membicarakan hal tersebut di Minsk.

Dalam format itu, disepakati Perjanjian Minsk I tentang gencatan senjata pada 2014. Selain itu, kesepakatan lain termasuk pertukaran tahanan, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan penarikan senjata berat. Namun, kesepakatan itu dengan cepat rusak, dengan pelanggaran oleh kedua belah pihak.

Format Normandia bertemu lagi untuk melakukan pembicaraan dan menghasilkan Perjanjian Minsk II pada 2015. Pembicaraan ini melibatkan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) dan para pemimpin wilayah pemberontak Donetsk dan Luhansk.

Dari perjanjian tersebut, ada 13 kesepakatan yang harus dilaksanakan.

1. Gencatan senjata segera dan komprehensif.
2. Penarikan senjata berat oleh kedua belah pihak.
3. Pemantauan OSCE.
4. Dialog tentang pemerintahan sendiri sementara untuk Donetsk dan Luhansk, sesuai dengan hukum Ukraina, dan pengakuan status khusus oleh parlemen.
5. Memberi amnesti pada para pemberontak.
6. Pertukaran sandera dan tahanan.
7. Bantuan kemanusiaan.
8. Dimulainya kembali ikatan sosial ekonomi, termasuk program pensiun.
9. Ukraina memulihkan kontrol perbatasan negara.
10. Penarikan formasi pasukan bersenjata asing, peralatan militer, tentara bayaran.
11. Reformasi konstitusi di Ukraina termasuk desentralisasi, dengan penyebutan khusus Donetsk dan Luhansk.
12. Pemilu di Donetsk dan Luhansk.
13. Mengintensifkan kerja Trilateral Contact Group termasuk perwakilan dari Rusia, Ukraina dan OSCE.

Kesepakatan ini tidak sepenuhnya dijalankan. Bentrokan masih kerap terjadi di garis perbatasan Ukraina dengan kelompok pemberontak.

Pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk oleh Putin secara otomatis dapat menggagalkan Perjanjian Minsk II. Padahal, perjanjian itu sebelumnya telah dinilai oleh Prancis dan Jerman sebagai pintu keluar atas krisis Ukraina dan ketegangan dari penumpukan ratusan ribu tentara Rusia di sekitar Ukraina.