Ini Kata Menlu Retno soal Pengganti Dubes Lutfi di Amerika Serikat

Sebelum ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan oleh Presiden Jokowi, Lutfi baru dipercaya mewakili kepentingan Indonesia di AS pada 14 September 2020. Tiga hari kemudian, ia menemui Presiden Donald J. Trump di Gedung Putih untuk menyerahkan surat kredensial. Tetapi, kini ia harus meninggalkan pos yang baru diduduki selama empat bulan itu. 

Lalu, siapa yang patut mengisi pos yang ditinggalkan oleh Lutfi? Dalam pandangan pengamat hubungan internasional lulusan Universitas Istanbul, Arya Sandiyudha, pengganti Lutfi harus memiliki kriteria "super dubes."

"Kalau dia pejabat karier, maka dia pasti adalah dubes senior di Kemlu kalau memang yang dicari dari kalangan diplomat. Kalau pun penggantinya dari kalangan politikus, maka dia memang betul-betul beyond politician. Dia harus memiliki kapabilitas sebagai diplomat," ungkap pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) ketika dihubungi IDN Times melalui telepon hari ini. 

Arya melanjutkan pengganti Lutfi bisa berasal anggota DPR yang pernah duduk di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, intelijen dan komunikasi. Selain itu, politikus tersebut sebaiknya juga pernah duduk sebagai dubes di negara yang prestisius. 

"Karena AS ini adalah negara great power. Dia memiliki pengaruh strategis di kawasan Indo Pasifik di mana Indonesia ikut di dalamnya," kata Arya. 

Ia mengatakan pergantian posisi Dubes RI di Negeri Paman Sam bersamaan momentumnya dengan peralihan pemerintahan dari Partai Republik ke Demokrat. Ketika AS dipimpin Joe Biden pada Januari 2021, maka diprediksi sebagian besar kebijakannya akan meniru Barack Obama saat masih duduk sebagai presiden. Biden diketahui menjadi wapres yang mendampingi Obama selama delapan tahun. 

Ketika ditanya kandidat politikus yang sesuai dengan kriteria itu, Arya sempat melontarkan Tantowi Yahya dinilai pas untuk kriteria tersebut. 

Menurut Arya, dubes pengganti Lutfi harus mampu mengajak Negeri Paman Sam untuk melihat kondisi yang terjadi di area Laut Tiongkok Selatan (LTS). Di sana, Tiongkok semakin agresif. 

"Kenyataan ini harus dilihat secara tepat, tanpa Indonesia harus memihak Amerika Serikat atau Tiongkok. Mau tidak mau kan dubes yang baru harus lebih banyak melibatkan elemen pertahanan, artinya lebih banyak berkomunikasi dengan atase pertahanan. Secara khusus berarti Kementerian Pertahanan," katanya. 

Di sisi lain, Arya menyarankan agar dubes RI yang baru bisa lebih peka terhadap isu di dalam negeri yang tengah berkembang, misalnya hubungan Israel dengan Palestina. 

"Jadi, dubes baru nanti tidak bisa hanya mempertimbangkan apa maunya AS, tetapi harus melihat situasi di dalam negeri. Sebab, bila keliru malah merugikan (kepentingan Indonesia)," tutur dia lagi. 

Sementara, dalam isu diplomasi ekonomi, Arya menilai tidak ada masalah bila tak membawa motif politis. Ia merujuk kepada kebijakan calling visa bagi warga Israel ke Indonesia yang diduga terkait dengan lobi-lobi Trump ke tanah air. 

"Memang secara ekonomi, larangan perdagangan dengan Israel sudah dicabut sejak 2001 lalu. Tapi, ada hal sensitif lainnya bila bersentuhan dengan sisi politis lain," katanya. 

Politis yang dirujuk Arya terkait dengan upaya untuk membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menunjuk M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan yang baru. Lutfhi menggantikan posisi Menteri Perdagangan sebelumnya yaitu Agus Suparmanto.

 "M Lutfhi. Beliau di Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), kemudian Mendag, kemudian dubes RI untuk Jepang dan terakhir Dubes Indonesia untuk AS. Dan sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan," ujar Jokowi, Selasa (22/12/2020).

Jokowi mengatakan bahwa pelantikan para menteri barunya itu akan dilakukan pada Rabu (23/12/2020) pagi.

Mendag bukan lah posisi asing bagi Lutfi, karena ia sempat duduk di kursi itu di era kepemimpinan Presiden SBY. Ia menjabat sebagai Mendag pada 14 Februari 2014 - 20 Oktober 2014.