Ini Tiga Skandal Politik yang Mencoreng Wajah Boris Johnson

Johnson adalah yang memimpin Inggris keluar dari UE (Brexit). Dia sukses setelah pendahulunya, PM Theresa May, gagal menuntaskan proses negosiasi Inggris keluar dari blok tersebut.

Tapi dalam keberhasilan Brexit itu, beberapa pihak menilai PM Johnson telah membohongi Ratu Elizabeth. Johnson meminta Ratu untuk menutup parlemen selama lima minggu ketika puncak krisis politik Brexit terjadi.

Dikutip dari The Guardian, Mahkamah Agung (MA) Inggris menilai penutupan parlemen selama lima minggu itu ilegal. 

Majelis dalam sidang pengadilan Skotlandia menyimpulkan bahwa nasihat Johnson kepada Ratu dimotivasi oleh tujuan yang tidak tepat guna menghalangi parlemen.

Putusan MA itu, menurut CNN, menimbulkan tuduhan bahwa pemerintahan Johnson sengaja menyesatkan Ratu sebagai bagian dari strategi untuk mengamankan Brexit.

Bahkan, keputusan MA yang menilai penutupan parlemen adalah ilegal, menimbulkan pertanyaan tentang apakah Ratu Elizabeth melanggar hukum atau tidak.

Ketika COVID-19 menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, Inggris juga terkena dampaknya. Negara itu menerapkan aturan penguncian beberapa kali pada 2020 dan 2021.

Salah satu aturan yang dilarang selama masa lockdown adalah larangan mengadakan pesta yang memicu kerumunan.

Dilansir Associated Press, pesta itu justru diadakan di Downing Street, kantor PM Boris Johnson. PM Johnson awalnya menolak tuduhan telah terjadi pertemuan dan pesta di kantornya.

Terungkapnya kasus tersebut ke permukaan membuat marah beberapa tokoh Partai Konservatif yang dulu mendukungnya.

Investigasi yang diluncurkan menemukan hasil terjadi kegagalan kepemimpinan di pemerintahan Johnson karena mengizinkan pertemuan pesta antara 2020-2021. Puluhan orang dikenai denda oleh polisi, termasuk Johnson dan istrinya, serta Menteri Keuangan Rishi Sunak.

Rory Stewart, mantan anggota parlemen Inggris, menilai Johnson sebagai pembohong terbaik yang pernah dimiliki Inggris sebagai perdana menteri.

Johnson juga diduga melakukan korupsi, karena menggunakan uang yang didonasikan kepada Partai Konservatif untuk merenovasi rumah. Jumlah dana itu cukup banyak, sekitar 200 ribu poundsterling atau sekitar Rp3,5 miliar.

Kasus lain yang mengahantam Johnson, sehingga menjadi pemicu pengunduran dirinya, adalah kasus Chris Pincher.

Pincher adalah anggota parlemen Inggris yang mendapatkan pembelaan dari Johnson. Pincher dituduh telah melakukan pelanggaran seksual dengan meraba-raba dua tamunya.

Akibat pembelaan itu, menurut BBC, terjadi pengunduran diri massal di kabinet Johnson, termasuk Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.

Awalnya, anggota parlemen Inggris telah mendesaknya untuk mundur dari jabatan, termasuk desakan dari beberapa tokoh Partai Konservatif yang dulu mendukungnya. Tapi Johnson menolak.

Tekanan yang semakin kuat akhirnya membuat mantan Wali Kota London dua periode itu memutuskan untuk mengundurkan diri.

Dikutip dari Reuters, pidato pengunduran diri Johnson dinilai oleh beberapa tokoh politik sebagai pidato aneh. Johson juga sama sekali tidak mengucapkan permintaan maaf dalam pidato tersebut.

"Itu adalah pidato pengunduran diri yang pendek dan aneh yang tidak menyebutkan kata mengundurkan diri atau pengunduran diri sekali pun. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan," kata Andrew Bridgen, seorang anggota parlemen Konservatif.