New York, IDN Times - Setelah sebelumnya diveto oleh Amerika Serikat, rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) terkait status Yerusalem kembali mendapatkan respons dari para negara anggota. Pada pada Kamis (21/12) Majelis Umum PBB memutuskan bahwa mayoritas negara menolak mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel.
Berikut adalah beberapa fakta penting tentang resolusi DK PBB yang sempat diganjal oleh Amerika Serikat:
Saat ini terdapat lima anggota permanen DK PBB yang memiliki hak untuk memveto sebuah rancangan resolusi. Kelimanya adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan Tiongkok. Veto adalah kartu sakti bagi sebuah negara untuk membatalkan rancangan resolusi yang tengah dibahas.
Jika satu dari lima negara tersebut tidak setuju dengan sebuah rancangan resolusi, tapi enggan mengeluarkan veto, negara tersebut bisa memutuskan untuk abstain. Ketika ini yang terjadi, rancangan tersebut bisa tetap diadopsi asalkan ada minimal sembilan negara yang menyetujuinya.
Dalam kasus veto Amerika Serikat pada Senin (18/12), 14 negara yang ikut serta dalam sidang DK PBB semuanya menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, terlebih lagi tentang pemindahan kedutaan besar ke kota tersebut. Akibatnya, rancangan resolusi itu tidak bisa disepakati.
Meski merupakan kartu sakti, bukan berarti veto tak bisa dilawan. Dalam kasus Yerusalem ini misalnya, ada dua negara yaitu Yaman dan Turki yang mengajukan sesi khusus darurat.
Situs resmi PBB menyebutkan bahwa Yaman dan Turki adalah dua negara yang meminta presiden Majelis Umum PBB untuk segera melaksanakan sesi khusus darurat ke-10 sesuai dengan prosedur "Bersatu untuk Perdamaian".
Yaman adalah pemimpin Grup Arab, sedangkan Turki merupakan pemimpin Konferensi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Sesi khusus itu sangat mungkin terjadi untuk mengakali veto yang dikeluarkan oleh salah satu negara anggota permanen DK PBB.
Pada 2009, sesi khusus darurat pernah diselenggarakan oleh PBB untuk membahas krisis tiga minggu di Gaza dan meminta semua pihak untuk melakukan gencatan senjata. Kala itu, Israel membombardir kantor misi khusus PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dan membunuh serta melukai ratusan pekerja kemanusiaan dari lembaga itu.
Presiden Majelis Umum PBB mengumumkan bahwa ada 128 negara, termasuk Indonesia, yang menyetujui rancangan resolusi yang dibahas oleh DK PBB. Sementara itu, hanya ada sembilan negara yang menolak dan 35 negara memilih abstain. Salah satu yang abstain adalah Kanada.
Seluruh negara anggota permanen DK PBB dan kawan dekat Amerika Serikat di Timur Tengah, kecuali tentu saja Israel, memutuskan untuk menentang Trump. Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Federasi Micronesia, Nauru, Palau dan Togo berada di pihak Amerika Serikat dan Israel.
Dengan timpangnya hasil voting, maka Majelis PBB sepakat bahwa "keputusan dan aksi apapun yang sengaja untuk mengubah karakter, status atau komposisi demografis dari Kota Suci Yerusalem tidak memiliki efek hukum, tida berlaku dan tidak sah dan harus dibatalkan sesuai dengan resolusi-resolusi yang relevan dari DK PBB".
Majelis Umum PBB juga menyerukan agar semua negara tidak mendirikan misi diplomatik di Yerusalem seperti yang tercantum dalam resolusi 470 DK PBB yang diadopsi pada 1980. Sesi itu mengimbau agar semua pihak mematuhi resolusi yang baru saja diputuskan.
Meski mayoritas negara menentang Amerika Serikat—sesuatu yang sangat jarang terjadi—tapi keputusan itu sendiri tidak mengikat secara hukum. Dengan kata lain, voting itu lebih bisa dipandang sebagai pernyataan simbolik bahwa sebagian besar negara tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Tidak ada kewajiban bagi Amerika Serikat untuk mengubah kebijakan luar negerinya. Jika ada yang terkena dampak barangkali adalah potensi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan negara-negara yang memutuskan untuk tidak sejalan dengannya.
Sama halnya dengan Israel. Pada 2016 lalu PBB menyebut Israel melanggar Konvensi Jenewa karena aksi-aksinya di teritori yang seharusnya dikuasai Palestina dan Yerusalem Timur. Keputusanterbaru dari PBB itu semata-mata menunjukkan dunia mengecam Israel.
Haley dan pemerintah Amerika Serikat menganggap hasil voting itu adalah bentuk pengkhianatan dari negara-negara lain. Misalnya, ia berkata bahwa Amerika Serikat "akan mengingat hari ini" ketika "sekali lagi kami dipanggil untuk membuat kontribusi terbesar bagi PBB" dan saat negara-negara lain meminta Amerika Serikat "untuk membayar lebih besar dan menggunakan pengaruh kami untuk kepentingan mereka".
Kegeraman itu bisa berarti dua hal: hanya sekadar gertakan, atau mengindikasikan bahwa Amerika Serikat akan mengevaluasi perannya selama ini dalam hubungan internasional, termasuk di PBB. Sebelumnya, Amerika Serikat sempat mengancam akan menarik bantuan-bantuan kemanusiaan kepada sejumlah negara yang menentang posisi mereka.
Haley juga menegaskan bahwa negaranya tetap akan memindahkan kedutaan besar ke Yerusalem "sesuai dengan keinginan masyarakat Amerika Serikat". Melalui akun Twitter pribadinya, Haley menulis bahwa pemerintahnya akan mencatat siapa saja yang berani melawan Amerika Serikat di PBB.
Juru bicara Mahmoud Abbas mengaku hasil voting itu adalah kemenangan untuk warga Palestina. Pihaknya pun menilai bahwa PBB lebih berperan untuk proses perdamaian dibandingkan Amerika Serikat. Ini mengindikasikan bahwa Palestina pun kini lebih mempercayai PBB.
Dengan hasil tersebut, Palestina menegaskan akan terus memperjuangkan hak untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, tak hanya lewat PBB, tapi juga berbagai forum internasional. Sebelumnya, pada Konferensi Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki dan kawan-kawan mengakui Palestina adalah negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.