Ironi AS: Kecam Perluasan Hunian Yahudi, tapi Perkuat Militer Israel

01 Feb 2023, 18:20 WIB

Menlu AS Anthony J. Blinken saat diwawancarai oleh IDN Times pada Selasa (14/12/2021). (IDN Times/Uni Lubis)

Jakarta, IDN Times – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Anthony Blinken, secara tersirat mengkritik kebijakan Israel yang ingin memperluas permukiman Yahudi dan menghancurkan rumah orang Palestina. Dia menyebut kebijakan itu merupakan langkah mundur untuk merealisasikan solusi dua negara.

Namun, pada konferensi pers di akhir perjalanannya ke Israel dan wilayah Palestina yang diduduki pada Selasa (31/1/2023), Blinken menegaskan kembali komitmen kuat Washington untuk Israel.

“AS berkomitmen untuk bekerja menuju tujuan abadi kami untuk memastikan bahwa warga Palestina dan Israel menikmati kebebasan, keamanan, kesempatan, keadilan dan martabat yang setara,” kata Blinken, menekankan perlunya melestarikan visi dua negara.

“AS menentang apa pun yang membuat tujuan itu semakin jauh dari jangkauan, tetapi tidak terbatas pada perluasan permukiman dan legalisasi pos-pos ilegal, bergerak menuju aneksasi Tepi Barat, gangguan terhadap status quo bersejarah di tempat-tempat suci Yerusalem, penghancuran dan penggusuran dan hasutan dan persetujuan untuk kekerasan,” tambahnya, dikutip dari Al Jazeera.

1. Bantuan militer AS ke Israel terus mengalir setiap tahun

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, saat berbicara dalam konferensi pers pada Senin 1 Februari 2021. (Facebook.com/U.S. Department of State)

Para pembela HAM telah lama mendesak Washington untuk menekan Israel, agar mengakhiri pelanggarannya terhadap warga Palestina.

AS memberikan setidaknya 3,8 miliar dolar AS (sekitar Rp56 triliun) bantuan militer ke Israel setiap tahun, sambil mendorong untuk memblokir upaya internasional mengecam pelanggaran Israel, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Administrasi AS berturut-turut, termasuk pemerintahan Presiden Joe Biden, telah mempertahankan dukungan tanpa syarat untuk Israel. Tapi, secara retoris, menggaungkan narasi solusi dua negara. Banyak ahli yang menyebut narasi itu tidak lagi realistis.

“Saya menegaskan kembali kepada Israel dan rakyatnya komitmen kuat AS untuk keamanan Israel. Meningkatnya gelombang kekerasan telah mengakibatkan hilangnya banyak nyawa tak berdosa di kedua belah pihak,” kata Blinken.

2. Abbas keluhkan masalah Palestina ke Blinken

Presiden Palestina Mahmoud Abbas bertemu faksi Palestina mengenai kesepakatan Israel dan Uni Emirat Arab untuk normalisasi hubungan, di Ramallah, Tepi Barat, pada 3 September 2020. ANTARA FOTO/Alaa Badarneh/Pool via REUTERS

Blinken juga bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah yang diduduki pada hari sebelumnya.

Pekan lalu, pasukan Israel membunuh 10 warga Palestina di Tepi Barat, termasuk sembilan orang di kamp pengungsi Jenin. Sehari kemudian, seorang pria bersenjata Palestina menembak mati tujuh orang Israel di Yerusalem Timur yang diduduki.

Kantor Abbas, melalui kantor berita Palestina WAFA, menyalahkan Israel atas krisis baru-baru ini dan menuduhnya menghambat solusi dua negara dan melanggar hukum internasional.

“Ini terjadi saat Israel melanjutkan, tanpa pencegah atau pertanggungjawaban apa pun, operasi sepihaknya, termasuk permukiman, aneksasi de-facto, terorisme pemukim,” kata presiden Palestina itu.

Abbas juga mengecam Israel yang melanggar status quo bersejarah dan melanggar aturan yang berlaku terkait Masjid Al-Aqsa.

“Dan menahan dana (Palestina), bersama dengan kebijakan pembersihan etnis dan apartheid,” tambahnya.

3. Ketegangan kembali melonjak sejak kunjungan menteri Israel ke Al-Aqsa

Pixabay.com/Rwayne307

Ketegangan Israel-Palestina melonjak setelah menteri ultranasionalis dalam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa. Langkah itu dipandang oleh Palestina dan pemimpin Arab sebagai provokasi.

Pada Selasa, Abbas secara implisit mengecam penentangan AS terhadap dorongan diplomatik Palestina untuk meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran Israel.

“Penentangan yang berkelanjutan terhadap upaya rakyat Palestina untuk mempertahankan keberadaan mereka dan hak-hak sah mereka di forum dan pengadilan internasional, dan untuk memberikan perlindungan internasional bagi rakyat kami, adalah kebijakan yang mendorong penjajah Israel untuk melakukan lebih banyak kejahatan dan melanggar hukum internasional,” kata Abbas.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.