Israel Akan Bangun 4.000 Rumah Yahudi di Tepi Barat, Palestina

Sejak Israel berhasil merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur milik Palestina dalam perang 1967, Israel terus melakukan ekspansi permukiman. Banyak penduduk Palestina yang akhirnya diusir dari rumah-rumah mereka.

Rencana pembangunan permukiman terbaru disebut akan segera diajukan. Jumlahnya adalah hampir 4 ribu unit yang akan dibangun di Tepi Barat, Palestina. 

Menurut Middle East Eye, terakhir kali unit permukiman disetujui pada Oktober sebanyak 3 ribu unit. Pemerintahan AS yang dipimpin oleh Presiden Joe Biden telah menegur keputusan itu, dan mengutuk pembangunan pemukiman yang terus berlanjut.

Meski begitu, partai sayap kanan Israel memuji keputusan rencana baru pembangunan permukiman ilegal. New Hope, partai yang berkoalisi dengan pemerintah, menyatakan penguatan pembangunan permukiman Yahudi lebih penting dari sebelumnya.

Dalam sebuah pernyataan, partai New Hope menjelaskan, "musuh-musuh Israel harus tahu bahwa orang-orang Israel bertekad untuk memperkuat pemukiman Yahudi, khususnya di Yudea dan Samaria (Tepi Barat)."

Israel telah melakukan pembangunan permukiman selama puluhan tahun di tanah milik Palestina, khususnya di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Sejauh ini, ada sekitar 600 ribu sampai 750 ribu pemukiman Israel, yang telah didirikan dan setidaknya ada 250 permukiman ilegal yang telah dibangun.

Aktivis Palestina dan pendiri organisasi Youth Against Settlements, Issa Amro, persetujuan terhadap rencana pembangunan 4 ribu rumah hanya akan melahirkan lebih banyak kerusuhan di Palestina, dilansir Al Jazeera. 

Selain itu, dia juga mengatakan, "ini adalah indikator bahwa Israel melanggar hukum internasional dengan impunitas dan tanpa akuntabilitas, dan itu menunjukkan bahwa masyarakat internasional menggunakan standar ganda kepada Israel."

Awal tahun ini, Amnesty International dan Human Rights Watch menuduh Israel melakukan kejahatan apartheid terhadap warga Palestina, khususnya di wilayah pendudukan.

Kepemimpinan Palestina menilai pemukiman ilegal Israel adalah hambatan utama untuk setiap kesepakatan potensial masa depan untuk mencari perdamaian solutif berdirinya dua negara.

Pemerintah AS adalah sekutu utama Israel yang telah membantu memperkuat negara Yahudi tersebut. Tapi selama Presiden Biden menjabat, Washington telah memberitahukan ketidaksepakatan Israel memperluas pemukimannya.  

Hal ini ditegaskan oleh Duta Besar AS untuk Israel Thomas Nides. Dia mengatakan bahwa pemerintahan Biden telah berulang kali menjelaskan kepada Israel selama seminggu terakhir, bahwa mereka sangat menentang setiap kegiatan perluasan pemukiman.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jalina Porter, di Washington juga menggemakan pendapat yang serupa. Dilansir ABC News, dia mengatakan bahwa pemerintahan Biden sudah jelas tentang perluasan pemukiman Tepi Barat sejak awal.

Porter mengatakan, "kami sangat menentang perluasan permukiman yang memperburuk ketegangan dan merusak kepercayaan di antara para pihak. Program Israel untuk memperluas permukiman sangat merusak prospek solusi dua negara."