Jakarta, IDN Times - Israel mengumumkan kebijakan untuk mencabut hak-hak tertentu dari keluarga teroris, setelah dua serangan di Yerusalem timur terjadi pekan ini. Serangan terakhir telah menewaskan delapan orang di dekat sebuah sinagoga.
Keputusan tersebut merupakan hasil rapat pada Sabtu (28/01/2023). Nantinya, Israel akan mengumumkan pencabutan hak atas jaminan sosial bagi keluarga yang mendukung terorisme melalui undang-undang tertentu.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menjanjikan tanggapan yang serius terkait serangan yang terjadi baru-baru ini. Netanyahu berjanji akan merespons serangan tersebut dengan cepat.
Kebijakan untuk mencabut jaminan sosial bagi keluarga teroris sejalan dengan proposal dari mitra politik sayap kanannya. Langkah ini akan berlaku untuk warga Palestina berkebangsaan Israel dan warga Palestina dengan status kependudukan di Yerusalem timur yang dianeksasi.
Peraturan ini diharapkan bisa meminimalisir serangan terhadap warga dan petugas keamanan Israel ke depan.
"Memutuskan serangkaian langkah untuk menuntut harga (balasan) dari teroris dan mereka yang mendukung," menurut Nentanyahu, dilansir Le Monde.
Serangan sinagoga merupakan salah satu yang paling mematikan di Yerusalem dalam beberapa tahun terakhir. Serangan tersebut dilakukan oleh seorang warga Palestina berusia 21 tahun di Yerusalem timur.
Beberapa jam setelah serangan, anak laki-laki Palestina berusia 13 tahun melepaskan tembakan di Yerusalem timur pada Sabtu (28/01/2023). Serangan itu melukai dua orang Israel.
Seorang ayah dan anak laki-laki, berusia 47 tahun dan 23 tahun, terluka dalam penembakan di lingkungan Palestina di Silwan di Yerusalem timur.
Petugas keamanan menembak remaja itu dan melucuti senjatanya. Polisi menyita senjatanya dan membawanya ke rumah sakit.
Setelah serangan tersebut, masyarakat Palestina di beberapa kota merayakan pembunuhan di dekat sinagoga di lingkungan permukiman Yahudi di Yerusalem timur. Hal tersebut membuat pemerintah Israel ingin melakukan balas dendam.
Rezim Netanyahu menyepakati langkah-langkah untuk memperluas permukiman Israel di wilayah Palestina, yang akan diajukan pekan ini tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Selain itu, Netanyahu mengatakan kabinet juga setuju untuk menghancurkan rumah teroris. Tidak ada tanggapan segera dari Amerika Serikat (AS) terkait hal ini.
Presiden Joe Biden telah mengutuk penembakan yang dilakukan warga Palestina. Di sisi lain, AS juga menentang pembangunan permukiman di Yerusalem timur dan Tepi Barat.
Permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki dianggap ilegal oleh PBB. Walau begitu, Israel tak mengindahkan seruan PBB itu untuk menghentikan program tersebut.