Israel Akan Wajibkan Yahudi Ultra-Ortodoks untuk Ikut Wamil

Mahkamah Agung Israel menyatakan bahwa selama ini negara telah melakukan "penegakan hukum selektif yang tidak valid" yang melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Keputusan ini diambil oleh panel yang terdiri dari sembilan hakim secara bulat.

Pengadilan juga memutuskan bahwa subsidi negara untuk yeshiva, seminari tempat pria ultra-Ortodoks belajar, harus tetap ditangguhkan. Keputusan ini mendapat tentangan keras dari partai-partai ultra-Ortodoks yang merupakan mitra kunci dalam koalisi pemerintahan Netanyahu. Mereka berpendapat bahwa studi agama penuh waktu yang dilakukan pria ultra-Ortodoks merupakan bentuk kontribusi dalam melindungi negara secara spiritual.

Yitzhak Goldknopf, seorang menteri dari partai United Torah Judaism (UTJ), menyebut keputusan tersebut sangat disayangkan dan mengecewakan.

"Negara Israel diciptakan untuk menjadi rumah bagi orang-orang Yahudi, dan Torah adalah landasan keberadaannya. Torah suci akan menang," ujar Goldknopf, dilansir dari The Guardian. 

Komunitas ultra-Ortodoks saat ini membentuk sekitar 13 persen dari total populasi Israel yang berjumlah 9,9 juta jiwa. Kelompok ini memiliki tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi, dan diperkirakan akan mencapai 21 persen dari populasi Israel pada 2042.

Setiap tahun, sekitar 13 ribu pria ultra-Ortodoks mencapai usia wajib militer 18 tahun, namun kurang dari 10 persen yang mendaftar. Ini berarti lebih dari 11ribu pemuda ultra-Ortodoks setiap tahunnya tidak bergabung dengan militer, menciptakan kesenjangan yang cukup signifikan dalam sistem pertahanan Israel.

Shuki Friedman, seorang ahli urusan agama dan negara serta wakil presiden Jewish People Policy Institute, sebuah think tank di Yerusalem, menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 66 ribu pria ultra-Ortodoks yang memenuhi syarat untuk wajib militer.

Meskipun pengadilan tidak menetapkan kuota spesifik untuk perekrutan ultra-Ortodoks, militer Israel menyatakan mampu merekrut 3 ribu orang tahun ini. Kantor Jaksa Agung dalam suratnya menuntut agar setidaknya jumlah tersebut direkrut dalam tahun mendatang.

Implementasi keputusan ini menghadapi tantangan besar. Pria ultra-Ortodoks umumnya menghadiri yeshiva dengan sedikit perhatian pada mata pelajaran sekuler. Kritikus berpendapat bahwa hal ini membuat mereka kurang siap untuk bertugas di militer atau memasuki angkatan kerja sekuler.

Netanyahu, yang saat ini menghadapi tuntutan korupsi, diyakini memandang posisinya sebagai peluang terbaik untuk menghindari penuntutan. Karena itu, ia dianggap sangat bergantung pada dukungan partai-partai ultra-Ortodoks dalam koalisinya. Situasi ini menciptakan dilema politik yang sulit bagi Netanyahu dalam menanggapi putusan Mahkamah Agung.

Netanyahu telah mempromosikan rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah sebelumnya pada 2022. RUU tersebut bertujuan mengatasi masalah ini dengan memanggil wajib militer ultra-Ortodoks secara terbatas.

Namun, kritikus mengatakan RUU tersebut dibuat sebelum perang dan tidak cukup untuk mengatasi kekurangan personel yang mendesak. Hal ini mengingat konflik yang sedang berlangsung di Gaza dan ancaman potensial dari kelompok Hizbullah di Lebanon.