Israel Beri Pinjaman Palestina Rp2,1 Triliun

01 Sep 2021, 15:15 WIB

Presiden Palestina Mahmoud Abbas bertemu faksi Palestina mengenai kesepakatan Israel dan Uni Emirat Arab untuk normalisasi hubungan, di Ramallah, Tepi Barat, pada 3 September 2020. ANTARA FOTO/Alaa Badarneh/Pool via REUTERS

Jakarta, IDN Times - Israel akan memberi pinjaman kepada Otoritas Palestina (PA), yang berada dalam krisis ekonomi, senilai lebih dari 150 juta dolar AS atau setara Rp2,1 triliun. Bantuan itu merupakan hasil pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Pertahanan Benny Gantz dengan Presiden PA Mahmoud Abbas pada Minggu (29/8/2021).

Dilansir dari The Straits Times, pertemuan yang jarang terjadi itu dinilai sebagai terobosan besar dalam diplomasi dan dialog damai. Gantz bertemu dengan Abbas di Tepi Barat, wilayah otoritas Palestina yang diduduki Israel.

Sumber yang dekat dengan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan, Bennett telah menyetujui pertemuan Gantz-Abbas dan menganggapnya sebagai pertemuan reguler.

"Tidak ada proses diplomatik dengan Palestina, tidak akan pernah ada," kata sumber itu.

1. Menteri Pertahanan Israel bertemu dengan Presiden Palestina

Pejuang Hamas Palestina saat latihan militer saat persiapan menghadapi konfrontansi dengan Israel, di selatan Jalur Gaza, Minggu (25/3/2018). ANTARA FOTO/REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Pembicaraan yang disponsori Amerika Serikat tentang pendirian negara Palestina terhenti pada 2014. Pertemuan Gantz-Abbas berlangsung setelah Bennett, seorang nasionalis yang menentang kedaulatan Palestina, bertemu dengan Presiden Joe Biden di Washington pekan lalu.

Pejabat PA, Hussein Al Sheikh, mengatakan pembicaraan dengan Gantz mencakup semua aspek hubungan Palestina-Israel. Abbas juga mengoordinasikan keamanan Tepi Barat dengan Israel.

Kedua pihak sepakat menaruh kewaspadaan terhadap Hamas, kelompok Islam yang merebut dan memenangkan pemilu di Jalur Gaza. Israel melihat Hamas sebagai kelompok teror yang mengancam, sedangkan PA melihat Hamas sebagai rival politik yang berpotensi mengganggu proses dialog damai.

2. Pinjaman akan dikembalikan pada 2022

Situasi di sekitar wilayah Tepi Barat. (Twitter.com/SaloomaEssa)

Pada saat yang sama, Israel juga mengutarakan kegeramannya karena PA memberi tunjangan kepada militan yang dipenjara atau terbunuh, dalam upaya menyerang pasukan Israel. Sebagai protes, Bennett bulan lalu menahan 180 juta dolar AS atau setara Rp2,5 triliun hasil pendapatan pajak 2020 yang dikumpulkan atas nama PA.

Juru bicara Gantz menyampaikan, sikap PA terhadap para militan tidak akan mengubah keputusan Israel untuk memberi bantuan dana. Menurut dia, uang itu akan digunakan untuk akomodasi kegiatan PA dan akan dilunasi pada 2022 dari pendapatan pajak.

3. Bennett tampak tidak mendukung kemerdekaan Palestina

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett (Instagram.com/naftalibennett)

Gantz telah menyerukan dimulainya kembali proses perdamaian dengan Palestina. Dia berharap Palestina dapat menjadi negara yang berdaulat dengan teritori Jalur Gaza dan Tepi Barat serta Yerussalem Timur sebagai ibu kotanya.

Sayangnya, Bennett tampak tidak memasukkan kemerdekaan Palestina sebagai agendanya. Melalui pernyataan publik di Gedung Putih, usai bertemu Biden, Bennett sama sekali tidak menyebut Palestina. Padahal, Biden mengharapkan pemerintahan Bennett dapat mewujudkan solusi dua negara.

Legislator sayap kiri, Mossi Raz, mengecam segala tindakan Bennett yang mengganggu terealisasinya perdamaian Israel-Palestina.

"Proses perdamaian adalah kepentingan Israel (juga)," cuit Raz di Twitter.