Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukkan Israel dan Hamas ke dalam daftar hitam yang merugikan anak-anak selama konflik bersenjata Israel-Palestina. Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, telah memberitahu Israel secara langsung atas fakta negaranya masuk dalam daftar hitam.
"Hal ini dilakukan untuk memberikan peringatan kepada negara-negara tersebut dan menghindari kebocoran," kata Dujarric dilansir CNN International, Minggu (9/6/2024).
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan, sebanyak 15.500 anak di Gaza telah menjadi korban setelah gencatan senjata 7 Oktober 2023 lalu. Perang tersebut dipicu oleh serangan pimpinan Hamas terhadap Israel, yang menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan sekitar 250 lainnya disandera.
Banyak dari mereka masih ditawan dan pimpinan tertinggi Hamas masih buron meski ada serangan gencar Israel.
Daftar hitam PBB sebelumnya mencakup negara-negara seperti Arab Saudi, Afghanistan, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Suriah, dan Yaman. Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan keputusan untuk menambahkan Israel ke dalam daftar tersebut tidak akan mengembalikan nyawa anak-anak di Gaza.
"Tidak akan mengembalikan puluhan ribu anak-anak kita yang dibunuh oleh Israel selama beberapa dekade. Dan, tidak akan mengembalikan kehidupan normal bagi anak-anak yang cacat permanen oleh tindakannya," kata Mansour.
Meski begitu, Mansour menilai, langkah yang diambil PBB merupakan tindakan tepat untuk mengakhiri standar ganda yang selama ini dilakukan Israel.
"Tetapi, ini adalah langkah penting ke arah yang benar untuk mengakhiri standar ganda dan budaya impunitas yang sudah terlalu lama dinikmati Israel dan membuat anak-anak kami rentan terhadap konsekuensinya," ujar dia.
Perang ini telah menyebabkan hubungan Israel-PBB mencapai titik terendah dalam sejarah. Para diplomat Israel menggunakan platform mereka di PBB untuk mengecam badan dunia tersebut.
Pertengkaran Israel dengan PBB tidak hanya terjadi pada level Sekretaris Jenderal. Para pejabat Israel juga mengkritik Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Organisasi Kesehatan Dunia, UN Women, dan Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina Francesca Albanese.
Sementara itu, puluhan staf PBB telah terbunuh di Gaza sejak konflik dimulai, yang merupakan kerugian terbesar dalam sejarah badan dunia tersebut. Israel telah lama menuduh UNRWA melakukan hasutan anti-Israel. Namun, tudingan itu berulang kali dibantah oleh UNRWA.
Pada 2017, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha membubarkan badan PBB tersebut, dan berpendapat harus digabungkan dengan badan utama pengungsi PBB. Sejak serangan 7 Oktober 2023, jurnalis dan media Israel telah memfokuskan kembali perhatiannya pada UNRWA dan memperkuat cerita yang mempertanyakan perannya dalam perang tersebut.
PBB akan menyerahkan laporan tahunan ke Dewan Keamanan pada 14 Juni 2024. Laporan resmi akan dipublikasikan empat hari kemudian. Laporan tersebut akan dibahas pada debat di dewan pada 26 Juni 2024. Namun, ketika ditanya mengenai dampaknya, PBB mengatakan keputusan tindakan apa pun akan bergantung pada anggotanya.