Jakarta, IDN Times – Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) kerap menjadi kesempatan bagi negara Pasifik dan Melanesia untuk menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Isu tersebut juga digunakan oleh mereka untuk mendukung referendum atau pemisahan Papua dari Indonesia.
“Dalam 6 tahun terakhir, beberapa negara Pasifik selalu berbicara di Sidang Umum PBB ‘atas nama teman-teman Papua’. Saat ini tinggal satu yang selalu menyuarakan (Vanuatu), klaim sepihak dari mereka (bahwa katanya Papua) ingin melepaskan diri dari Indonesia,” kata Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu, Tri Tharyat, pada sesi media briefing Kemlu RI di Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Menanggapi dinamika tersebut, Tri mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan ambil pusing. Sebab, pemerintah telah melakukan berbagai kemajuan di Papua. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri RI juga semakin erat menggandeng negara-negara Pasifik sebagai mitra.
“Baru-baru ini, Ibu Menlu ke Fiji dan Solomon untuk menyampaikan bantuan Indonesia ke negara-negara tersebut dan juga untuk berdialog dengan negara-negara Pasifik,” kata Tri.