Jadi Perdana Menteri Baru Israel, Ini Janji Naftali Bennett

15 Jun 2021, 12:29 WIB

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett (Instagram/@naftalibennett)

Jakarta, IDN Times – Perdana Menteri (PM) Israel yang baru, Naftali Bennett, telah berjanji untuk menyatukan bangsa yang telah dilanda kebuntuan politik selama bertahun-tahun tersebut.

Bennett mengatakan pemerintahnya akan bekerja demi semua orang. Ia juga mengatakan bahwa reformasi di bidang pendidikan, kesehatan dan mengurangi birokrasi akan menjadi prioritasnya.

BBC melaporkan bahwa nasionalis sayap kanan itu akan memimpin koalisi partai-partai yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah memenangkan mosi tidak percaya dengan selisih satu suara pada Minggu (13/6/2021).

Koalisi baru itu disetujui dengan 60 suara berbanding 59 suara, dengan satu suara abstain.

“Ini bukan hari berkabung. Ada perubahan pemerintahan dalam demokrasi. Itu saja,” kata Bennett yang berusia 49 tahun dalam pidatonya.

1. Gantikan Benjamin Netanyahu

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu (www.twitter.com/@netanyahu)

Sebagai perdana menteri baru, Bennett menggantikan Benjamin Netanyahu, yang telah dipaksa mundur dari jabatannya setelah 12 tahun mengisi peran tersebut.

Bennett, pemimpin partai Yamina, akan menjadi perdana menteri hingga September 2023 sebagai bagian dari kesepakatan pembagian kekuasaan.

Dia kemudian akan menyerahkan kekuasaan kepada Yair Lapid, kepala partai Yesh Atid yang berhaluan tengah, untuk meneruskan masa jabatan dua tahun setelahnya.

Meski tak lagi jadi PM, Netanyahu, yang adalah perdana menteri terlama Israel, akan tetap menjadi pimpinan partai sayap kanan Likud dan menjadi pemimpin oposisi.

2. Pemerintahan Bennett akan berbeda dengan pemerintahan sebelumnya

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersama istrinya, Sara, untuk menggunakan hak suara dalam Pemilu Israel bulan Maret 2021 lalu. (Facebook.com/IsraeliPM)

Dalam hal kepemimpinan, pemerintahan Bennett diyakini akan berbeda dengan pemerintahan sebelumnya dalam 73 tahun sejarah Israel.

Aliansi pemerintahan Bennett berisi partai-partai yang memiliki perbedaan ideologis yang luas, dan mungkin yang paling signifikan. Aliansi itu termasuk partai Arab independen pertama yang menjadi bagian dari koalisi penguasa potensial, Raam. Ini juga memiliki sembilan menteri wanita, rekor terbanyak.

Dimasukkannya Raam dan partai sayap kiri Israel non-Arab berarti mungkin ada gesekan pada isu-isu seperti kebijakan Israel terhadap Palestina. Selain itu, mungkin juga akan ada kesulitan atas kebijakan sosial.

3. Tanggapan Netanyahu

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. ANTARA FOTO/REUTERS/Francois Lenoir

Selama debat hari Minggu di Knesset (parlemen) di Yerusalem, Netanyahu berjanji akan kembali ke pemimpinan.

“Kami akan kembali,” kata Netanyahu, yang setelah pemungutan suara berjalan ke arah Bennett untuk menjabat tangannya.

Sementara itu, juru bicara Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan mereka akan melakukan semua yang mereka bisa untuk terus bertahan. Ia juga mengeluarkan peringatan untuk pemerintahan baru.

“Ini urusan internal Israel. Posisi kami selalu jelas, yang kami inginkan adalah negara Palestina di perbatasan 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya,” kata juru bicara itu.

Di sisi lain, juru bicara Hamas, kelompok militan Islam yang menguasai Gaza, juga menegaskan kembali keinginan mereka.

“Ini adalah pendudukan dan entitas kolonial, yang harus kita lawan dengan paksa untuk mendapatkan kembali hak-hak kita,” katanya.