Jamaika Siap Kirim Militer dan Polisi untuk Pulihkan Stabilitas Haiti

Pengumuman itu menjadi yang pertama kalinya bagi negara belahan Barat secara terbuka menawarkan pasukan di lapangan.

Sebelumnya, Perdana Menteri Haiti dan pejabat lainnya meminta pengerahan pasukan asing sesegera mungkin pada awal Oktober, di tengah pengepungan bahan bakar oleh geng bersenjata yang menyebabkan kelumpuhan ekonomi.

Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan permintaan tersebut tetapi tidak mengambil tindakan, malah memilih untuk memberikan sanksi kepada beberapa orang yang terlibat dalam gangguan tersebut. Salah satunya adalah Jimmy Chérizier, pemimpin geng yang dominan dan mantan polisi yang disalahkan karena mendalangi berbagai serangan dan pembunuhan.

"Kami mendapat kesan bahwa komunitas internasional belum memperhitungkan urgensi situasi yang dihadapi rakyat Haiti. Negara saya sedang mengalami salah satu momen tersulit dalam sejarahnya," kata Léon Charles, mantan kepala Kepolisian Nasional Haiti, pada Rabu (1/2/2023) di acara Organisasi Negara-negara Amerika (OAS).

Charles menyamakan bantuan yang sejauh ini diterima Haiti dari komunitas internasional dengan ember air untuk membantu memadamkan api yang berkobar. Padahal, yang dibutuhkan negara adalah truk pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan selang tugas berat.

Sementara itu, Holness mengatakan Jamaika siap menawarkan dukungan bilateral jika diperlukan.

“Harapan nyata kami bahwa Haiti akan segera mengatasi tantangannya dan memulai jalan menuju pemulihan stabilitas, perdamaian jangka panjang, dan pembangunan berkelanjutan untuk tanahnya dan rakyatnya dengan dukungan penuh dari komunitas internasional,” katanya.

Juru bicara PBB mengatakan, organisasi tersebut belum melihat tawaran formal apapun, tetapi negara-negara dapat memberikan penawaran langsung kepada mereka yang memimpin upaya untuk membentuk pasukan.

Jamaika adalah anggota blok perdagangan regional yang dikenal sebagai Caricom, yang pekan lalu mengeluarkan pernyataan bahwa semua pemangku kepentingan harus mencari cara demi menyelesaikan kebuntuan politik di Haiti. Caricom mengaku siap mengadakan pertemuan di Karibia untuk membicarakan masalah tersebut.

Perdana Menteri Haiti, Ariel Henry, berjanji untuk mengadakan pemilihan umum selama lebih dari satu tahun, tetapi dewan pemilihan sementara belum dipilih, yang menurut beberapa kritikus telah menyebabkan kediktatoran de-facto.

Haiti juga telah berjuang dengan tingkat kekerasan yang tidak terlihat dalam beberapa dekade, sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada Juli 2021 di rumah pribadinya. Geng sekarang diyakini menguasai 60 persen ibu kota Port-au-Prince, dikutip dari AP.