Jelang Pemilu, Facebook Tutup Akun Milik Pemerintah Uganda

Mengutip dari France24, menurut keterangan dari Kepala Komunikasi Facebook cabang sub-Sahara Afrika, Kezia Anim-Addo mengatakan melalui emailnya, 

"Bulan ini, kami telah menghapus jaringan akun dan halaman di Uganda lantaran mengandung CIB (Coordinated Inauthentic Behaviour) yang menarget debat publik dalam pemilu"

"Mereka menggunakan akun palsu dan terduplikasi untuk mengatur halaman, komentar, kepada konten orang lain, meniru pengguna, memosting ulang dalam sebuah grup untuk membuatnya nampak lebih populer dibanding sebelumnya"

Anim-Addo juga mengatakan apabila akun-akun tersebut terkait dengan Kementerian Informasi dan Teknologi Komunikasi di Uganda. Serta terkait dengan pemilu Uganda yang akan berlangsung, pihak Facebook juga akan segera menginvestigasi dan membekukan jaringan tersebut.

Meski banyak dari akun milik pemerintah Uganda dicabut, tapi akun milik Presiden Yoweri Museveni masih tetap aktif hingga kini. Bahkan akun salah satu blogger terkenal yang menjadi pendukung setia Musevini yang bekerja sebagai pejabat senior dalam Kementerian Informasi juga turut dihapus oleh Facebook, dikutip dari Al Jazeera. 

Akibatnya Sekretaris Publikasi Don Wanyama yang mana akun Facebook dan Instagramnya dibekukan menuding perusahaan tersebut sedang mencoba untuk memberikan pengaruh dalam pemilu. Ia mengungkapkan dalam akun Twitternya, 

"Memalukan bagi kekuatan asing yang berpikir bahwa mereka menancapkan pemerintahan boneka di Uganda dengan menghapus akun daring milik partai pemimpin"

Sementara itu, Presiden Musevini yang sudah menjabat sejak 1986 tersebut sudah menuduh organisasi asing dan elemen lainnya mendukung Wine dalam melengserkan pemerintahannya. 

Sebelumnya sudah ada berbagai akun yang mengandung Coordinated Inauthentic Behaviour, di mana terdapat beberapa halaman yang bekerja sama untuk memengaruhi orang lain mengenai dirinya dan apa pilihannya, dilansir dari Africa News. 

Bahkan pada tahun 2017 saja, terdapat 100 akun di seluruh dunia yang diketahui berusaha memanipulasi debat publik dan kemudian dihapus. Pada Desember lalu terdapat jaringan yang dikelola dari Rusia dan Prancis yang berafiliasi dengan tentara Prancis. Sementara Oktober lalu juga terdapat konspirasi coronavirus dari partai politik di Selandia Baru yang kemudian dihapus.